Wednesday, 23 May 2018

YLKI Jatim Nilai Kenaikan Pengurusan Surat Kendaraan Belum Tepat

post-top-smn

pengurusan-stnk Surabaya, SMN  – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim menilai kenaikan pengurusan STNK dan BPKB yang akan berlaku 6 Januari belum tepat. Sebab, STNK dan SIM bukan produk jasa komersial, tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Muhammad Said Sutomo, di Surabaya, Kamis (5/1) mengatakan, inflasi tidak cocok dijadikan alasan di balik keputusan pemerintah menaikkan tarif sejumlah produk pelayanan di kepolisian.“Alasan inflasi untuk menaikkan tarif sebagaimana alasan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak layak dijadikan dasar. Karena pelayanan STNK termasuk pelayanan publik bukan pelayanan bisnis,” ujarnya.

Untuk diketahui lewat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemerintah menaikkan tarif pembuatan dokumen penting di kepolisian, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sejenisnya. Kenaikan beravariasi hingga ada yang mencapai 300%.

Peraturan tersebut, di antaranya mencakup penambahan atau kenaikan tarif untuk pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Untuk kendaraan roda dua dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu, sementara untuk roda empat dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarifnya, untuk kendaraan roda dua dan tiga dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu, serta kendaraan roda empat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu.

Kalau memang inflasi, menurut Said, yang jadi penyebab inflasi harus jelas. Jika tidak ia menilai kenaikan tersebut mengarah pada kebohongan publik. “Kalau alasannya inflasi, inflasi dari mana? siapa dan apa yang jadi penyebab inflasi? Apa hubungan inflasi dengan pelayanan publik pajak STNK kendaraan bermotor dan pengadaan BPKB-nya? kan tidak ada hubungannya sama sekali,” katanya.

Said menambahkan, kenaikan tarif tersebut kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sebab, sampai detik ini, proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama. Bahkan, alasan stok blangko kosong masih kerap terjadi, sehingga diharapkan harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan ke depannya.

Menurut dia, publik bisa mempermasalahkannya tentang alasan kenaikan ini berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pihaknya bisa berperan aktif jika ada pengaduan masyarakat terlebih dahulu.(ris)

post-top-smn

Baca berita terkait