Tuesday, 25 June 2019

Walikota Probolinggo Terima WTP

post-top-smn

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini, Sh.Msi., saat menerima Penghargaan WTP yang secara simbolis diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo.

Probolinggo, SMN – Wali Kota Probolingo menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di ruang rapat Graha Wicaksana Praja lantai 8, Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (28/9) siang.

Piagam itu diberikan kepada bupati/ wali kota di Jawa Timur yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2017. Dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur, 36 diantaranya mendapat opini WTP. Dua daerah lainnya, Sampang dan Lumajang tidak mendapatkan predikat itu.

Opini WTP sebenarnya sudah diumumkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Mei lalu. Namun, baru pada bulan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasinya kepada pemerintah daerah. Khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut Walikota mengucapkan Syukur “Alhamdulillah, WTP atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo diapresiasi oleh gubernur dan menteri keuangan. Semoga kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terus melanjutkan prestasi ini untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa pengelolaan keuangannya ternyata baik dan patuh terhadap aturan yang ada, aturan yang sudah ditentukan,Dengan pengelolaan yang tertib semacam ini, tentunya lebih tenang dan tidak ada beban dalam mengelola uang negara atau uang rakyat. Semoga hidup kita menjadi barokah, untuk anak cucu. Amin Ya Rabbal Alamin,”.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Jawa Timur, Wiwin Istanti menyampaikan, pengelolaan keuangan negara yang sehat, adalah tata kelola keuangan yang baik dan konsisten.

Untuk mendapatkan opini WTP, tidak semata-mata penyajian keuangan yang berkualitas. Tetapi, harus ditopang efektivitas pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

 

Peningkatan Signifikan

Pencapaian opini WTP menunjukkan peningkatan signifikan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur. “Kami sampaikan, terdapat peningkatan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Yaitu, yang semula LKPD dapat WTP ada 31, menjadi 37 LKPD di tahun 2017 ini,” kata Wiwin saat sambutan.

Artinya, masih ada 2 pemda di Jawa Timur yang belum WTP. Satu LKPD turun opininya dan satu lainnya masih pada opini yang sama.

Wiwin mengapresiasi pencapaian sejumlah pemda yang mendapat opini terbaik dari BPK RI atas laporan keuangan yang disajikan. “Kiranya opini itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi tahun-tahun mendatang,” tegas wanita yang pada pekan lalu dilantik sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran di Kementerian Keuangan tersebut.

Wiwin juga berterimakasih pada Gubernur Jatim Soekarwo yang telah menginisiasi ide membuat tim Unit Reaksi Cepat (URC). Tim itu terdiri dari Kanwil Perbendaharaan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim untuk memberikan pembinaan dan konsultasi dalam penyusunan LKPD. Khususnya, bagi pemda yang belum meraih WTP. Salah satu tugas URC ini adalah mencarikan solusi bagi 8 pemda yang belum WTP di tahun 2016. URC pun menindaklanjuti perintah gubernur. Tim bekerja efektif, sehingga berhasil mengawal 8 pemda. Dari 8 pemda sudah 7 pemda yang akhirnya meraih WTP.

“Walaupun ternyata yang sudah mendapat WTP harus tetap kita jaga. Terima kasih kepada bupati/wali kota yang menunjukkan komitmennya memanfaatkan URC untuk berdiskusi dalam penyusunan LKPD,” ucapnya.

Wiwin juga mengapresiasi Provinsi Jawa Timur yang punya UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru satu-satunya di Indonesia. UPT tersebut membantu pemda menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang keuangan daerah. Kanwil Perbendaharaan bersinergi dengan BPKAD Provinsi Jatim, berkomunikasi untuk URC dan UPT.

“Tanpa sinergi dan kerjasama kami pun berat untuk mengawal LKPD ini. Capaian opini WTP merupakan salah satu indikator dari pengelolaan keuangan yang sehat, Upaya ini jadi modal dasar mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing,”

Wiwin juga menegaskan, adanya temuan dalam LKPD harus ditanggapi serius oleh kepala daerah. Temuan itu harus diatasi dengan tata kelola keuangan yang baik agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia berharap, dapat terbangun semangat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat.

Gubernur Jawa Timur Dr.H.Soekarwo mengungkapkan hal yang sama. Kepala daerah harus menjaga betul LKPD-nya agar opininya tidak turun seperti Lumajang.

Soekarwo menyadari permasalahan serius di WTP adalah SDM. Di Kepres 48 tahun 2015 tentang penerimaan ASN dari honorer menjadi permasalahan pemda.

Pasalnya, banyak petugas keuangan yang tidak punya basic akuntansi, sedikit sekali yang menguasai. Untuk itu, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan UGM membuat BLUD untuk pendidikan sistem akuntansi pemerintahan.

“Alhamdulilah hasilnya bagus karena semua memakai lembaga tersebut. Perubahan dari cash basis ke accrual ini membutuhkan waktu memang,”

Pakde Karwo membenarkan, membutuhkan proses lama sekali untuk meraih WTP apalagi untuk aset penilaiannya lama sekali. Oleh karena itu dibentuklah URC dan semua welcome. Gubernur meminta sekda dan kepala BPPKAD di daerah harus mendidik personelnya tentang cash basis ke accrual basis.

Pakde Karwo juga memerintahkan kepala OPD harus mempresentasikan program dan kegiatannya usai penetapan anggaran. Presentasi itu juga menjelaskan sistem perencanaan sekaligus implementasinya. “Ciptakan tata kelola yang baik. Insyaallah tahun depan jadi 39 LKPD yang mendapatkan WTP,”

Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Imanto menjelaskan bahwa penghargaan WTP sudah didapatkan dari BPK. Namun penyerahan piagam ini adalah upaya peran serta Kanwil Perbendaraan supaya seluruh Jawa Timur bisa ter-cover dengan pencapaian opini WTP.

Pihaknya pun telah berupaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan hasil yang didapatkan sesuai target Pemkot Probolinggo.

“Ke depan, kami tidak boleh lengah. Karena ada pengalaman daerah lain menurun itu menjadi referensi. Kami harus tetap eksis mempertahankan opini WTP. Mendapatkan WTP ini seolah-olah mudah, tapi itu perlu perjuangan. Contohnya seperti aset, tidak serta merta dikondisikan seperti tahun kemarin. Pasti ada saja perkembangan pemeriksaannya, meraih WTP tidak serta merta apa yang dilakukan tanpa kerjasama pihak lain dalam ini semua OPD. “Peningkatan SDM dan semangat OPD untuk terus berkomitmen mendapatkan WTP itu sangat penting. Katanya kuncinya adalah kerja sama,”. (edy)

post-top-smn

Baca berita terkait