Sunday, 16 December 2018

Wabup Tak Ngantor, Setelah SK Pemecatan 3 ASN Dicabut dan Dibatalkan Bupati As’at

post-top-smn

LUMAJANG, SMN – Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, dr Buntaran Supriyanto MKes tak bisa berkantor lagi setelah adanya pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan (SK) Plt Bupati Lumajang tertanggal 22 Juni 2018 lalu, oleh Bupati Lumajang pada Minggu (24/6) lalu.

Wabup Buntaran tidak bisa berkantor sebab pintu ruang kerjanya dikunci rapat tidak bisa dibuka.

Menurut dr Buntaran, kepada sejumlah media mengatakan jika hal itu terjadi sejak Senin (25/6) lalu. Jadi beliau berkantor di rumah dinas Wabup saja sejak saat itu sampai sekarang.

Yang kata dr Buntaran, kejadian ini berawal dari adanya pemecatan ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Ketiga ASN tersebut antara lain pejabat Sekertaris Daerah (Sekda) Lumajang Drs Gawat Sudarminto, Kepala Inspektorat Kabupaten Lumajang Isnugroho, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Nurwakit Ali Yusron MAp.

“Kalau saya tidak ada masalah berkantor dimana saja. Tapi lebih baik saya berkantor di rumah dinas saja,” kata dr Buntaran kepada sejumlah wartawan tadi malam.

Maksud dan tujuan dari penutupan pintu ruang kerjanya itu, dr Buntaran sendiri selaku Wabup Lumajang yang masih aktif, sangat tidak mengerti maksud dan tujuannya.

“Sebagai contoh pada acara halal bi halal hari Senin (25/6) lalu saja, di banner backdrop hanya ada foto Bupati Lumajang saja sebagai Kepala Pemerintahan. Saya tidak pernah dilibatkan lagi semenjak akan cuti, pada waktu cuti dan setelah cuti, biarkan saya sudah memaafkan kok,” paparnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Bupati As’at mengatakan bahwa SK tersebut sudah tidak berlaku lagi tentang hukuman disiplin pembebasan jabatan itu.

“Saya batalkan, saya cabut dan tidak berlaku lagi karena melampaui wewenang yang saya berikan sebagaimana surat perintah saya,” katanya dalam kertas rilisnya.

Dan kata As’at SK dari Plt Bupati kala itu, secara otomatis tidak berlaku lagi. Sebab selain dinilai melampaui kewenangannya keputusan dari Plt Bupati juga dinilai cacat demi hukum.

“Dengan demikian saya memulihkan kembali, ketiga pejabat tersebut untuk tetap melaksanakan tugas sebagai mana jabatan semula,” ujarnya. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait