Sunday, 22 July 2018

Wabup Soedjarno Apresiasi Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat

post-top-smn

Wabup Ponorogo H.Soedjarno saat memberikan sambutan

Ponorogo, SMN– Masalah kependudukan memang sangat banyak dan terus berkembang sehingga perlu suatu terobosan dan kebijakan yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Oleh karena itu dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)  kabupaten Ponorogo mengadakan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat, Rabu (15/11) di hotel Amaris Ponorogo. Hadir dalam acara tersebut wakil bupati Drs. Soedjarno, MM, kepala dinas dukcapil Ir. Retno Wulandari, MM, kepala dinas kesehatan drg. Rahayu Kusdarini, kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   Hardjono, Petugas Lapangan KB (PLKB) se Ponorogo, Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD) dan undangan lainnya. Banyaknya masalah kependudukan yang ada di masyarakat menjadi latar belakang giatnya sosialisasi kebijakan dukcapil. Tema sosialisasi kali ini adalah penguatan registrasi administrasi kependudukan dan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan serta mendukung pelaksanaan kampung KB di Ponorogo. Tujian dari sosialisasi ini adanya sinergitas pelayanan antara dinas Dukcapil dengan dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan mendukung program kegiatan di kampung KB.

“Latar belakang dari berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan dukcapil ini bermula dari masalah yang ada di masyarakat seperti data ganda, belum rekam data, belum punya NIK, belum punya akta dan masalah lainnya. Oleh karena itu kami giat mengadakan sosialisasi terkait masalah kependudukan agar masyarakat pro aktif sehingga bisa mengurangi masalah yang ada. Terkait dukungan kami terhadap kampung KB merupakan integrasi program agar hasilnya lebih maksimal karena orang-orang KB terjun langsung ke masyarakat di bawah. Dari sisi kependudukan bisa mempercepat pencapaian target sedangkan bagi program dari dinas PP dan KB akan terdukung karena indikator keberhasilan kampung KB salah satunya adalah kepemilikan dokumen kependudukan, “terang Endang Retno Wulandari kepala dinas Dukcapil Ponorogo. Lebihlanjut Retno mengatakan bahwa bila ingin sukses suatu program maka harus menghilangkan sekat-sekat sektoral sehingga bisa saling mengisi dan lebih sukses.
Sementara itu wakil bupati Soedjarno mengatakan bahwa masalah administrasi kependudukan merupakan masalah yang penting dan mendasar namun masyarakat kurang pro aktif dalam hal ini. Mereka hanya akan mengurus dokumen kependudukan bila dibutuhkan. Oleh karena itu sosialisasi hingga ke desa-desa perlu ditingkatkan.
“Masalah administrasi kependudukan ini merupakan hal yang mendasar namun sangat penting. Tapi masyarakat kurang pro aktif dalam masalah ini, mereka hanya akan mengurus dokumen kependudukan bila akan dibutuhkan. Misalnya Kartu Keluarga seharusnya selalu di update setiap ada perubahan data sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan sudah siap. Saya rasa perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat hingga ke pelosok desa agar mereka tahu betapa pentingnya dokumen kependudukan, ” ungkap Soedjarno dalam sambutannya. Lebihlanjut Soedjarno mengatakan bahwa perlu adanya sinergitas antara dinas Dukcapil dan Dinas yang lain agar program-program bisa tercapai. Dan juga berharap kepada para peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan dengan cermat sehingga bisa menambah ilmu dan wawasan saat bertugas di lapangan.

Sejauh ini dinas Dukcapil Ponorogo telah melakukan berbagai gebrakan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya program PAKEL atau paket lengkap yakni pelayanan pembuatam beberapa dokumen sekaligus seperti KK, KPT-el, akta kematian maupun kelahiran. Selain itu pencetakan KPT-el sudah bisa dilakukan baik di dinas Dukcapil maupun di UPT kecamatan. Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah baik dalam hal pelayanan maupun pemanfaatan data kependudukan seperti dengan Kemenag, RSUD Dr. Hardjono, BPPKAD, BAPPEDA Litbang, dinas pendidikan, dinas kesehatan, BPJS, kelurahan Surodikraman dan desa Sooko.
Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena tidak ada perbedaan data yang digunakan di semua instansi di kabupaten Ponorogo. (hms/adv/wied)

post-top-smn

Baca berita terkait