Monday, 21 May 2018

Upacara HUT Korpri ke-45 sekaligus HKN ke-52 dan Pendampingan SAKIP 2016

post-top-smn
Suasana Upacara HUT Korpri ke-45

Suasana Upacara HUT Korpri ke-45

 

Kab. Mojokerto, SMN – Puncak peringatan HUT Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) ke-45 tahun 2016 Kabupaten Mojokerto, sekaligus peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke-52, ditandai dengan upacara bersama yang digelar di halaman kantor Polres Mojokerto, Selasa (29/11) pagi.

Kapolres Mojokerto sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara, AKBP Boro Windu Danandito, dalam sambutan mengajak Korpri untuk terus teguh pada netralitas dan profesional sebagai bagian dari tanggung jawab besar sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini senada dengan tema HUT Korpri ke-45, yakni ‘Bersama Korpri Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara’ sebagai suatu komitmen yang harus dijunjung.

“Korpri harus teguh kepada sikap netral dan profesional dalam menjalankan amanat sebagai ASN. Korpri harus memberikan pelayanan publik terbaik, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun juga. Kita patut berbangga, karena Korpri tidak henti untuk selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kinerjanya,” tutur Boro membacakan sambutan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Sebagai informasi, rangkaian HUT Korpri ke-45 Kabupaten Mojokerto dimulai sejak tanggal 21 Oktober lalu yakni kegiatan jalan santai Korpri yang diberangkatkan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, di Kompleks Kantor Dinas Tenaga Kerja Mojosari. Dilanjutkan kegiatan donor darah di Pendopo Graha Majatama tanggal 28 Oktober, diikuti berbagai kegiatan lomba olahraga fisik dan non fisik. Diantaranya tenis lapangan dan voli, senam Korpri, MTQ, paduan suara, sepeda santai, dan juga lomba pembacaan Panca Prasetya Korpri.

Dalam upacara ini, juga dilakukan penyerahan piala penghragaan dan hadiah kepada para pemenang lomba-lomba rangkaian HUT Korpri. Penyerahan dilakukan Inspektur Upacara didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, Ketua Korpri Kabupaten Mojokerto, Akhmad Jazuli, dan perwakilan Bank Jatim cabang Mojokerto yang memberikan bantuan mobil operasional kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyerahan mobil secara simbolis diterimakan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Haryono, dan Kepala BPKA Kabupaten Mojokerto, Mieke Juli Astuti. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, juga menerima penghargaan atas capaian prestasi 2 Tatanan Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat menghadiri sekaligus membuka acara pembinaan dan Pendampingan penerapan SAKIP

Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat menghadiri sekaligus
membuka acara pembinaan dan Pendampingan penerapan SAKIP

Setelah upacara selesai, wakil bupati bergeser membuka acara pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2016, yang diadakan di Hotel Sun Palace, Trowulan.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Mojokerto selaku ketua panitia kegiatan, Didiek Safiqo H., melalui laporan sambutannya menjelaskan bahwa SAKIP dimaksudkan untuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang baik serta terpercaya.

“Kita ingin menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Peserta sebanyak 195 orang yang terdiri dari Kepala SKPD dan pejabat yang membidangi. Sedangkan peserta pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP tahap I sebanyak 16 SKPD dan sisanya akan dilaksanakan pendampingan pada tahun 2017,” lapor Didiek.

Wakil bupati dalam sambutannya berharap agar komponen SAKIP bisa diimplementasikan secara konsisten di tiap-tiap SKPD dalam hal perencanaan kinerja (RPJMD/Renstra, RKT dan perjanjian kinerja), pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja. Dengan mengacu visi misi kepala daerah, SKPD harus mampu menjabarkan program dengan memperhatikan tujuan maupun sasaran, terukur dan punya indikator jelas.

“Pola pikir dalam pengalokasian anggaran seharusnya bergeser dari ‘berapa besar dana yang dikeluarkan’ menjadi ‘berapa besar kinerja yang akan dihasilkan’ setelahnya,” tandas wakil bupati.

Di akhir sambutan, wakil bupati menginstruksikan kepada seluruh peserta, agar mengikuti pendampingan secara serius dari narasumber Tim Kemenpan RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Republik Indonesia agar bisa diterapkan di SKPD masing-masing.  (hms/adv/kan)

post-top-smn

Baca berita terkait