Tuesday, 16 October 2018

Untuk Tingkatkan SDM PNS, Pemkab Anggarkan Rp 2 M

post-top-smn

Bupati Lumajang, As’at Malik

Lumajang, SMN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menganggarkan dana sebesar Rp 2 miliar lebih untuk peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dana tersebut sudah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daearah (RAPBD) 2017.

Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk berbagai hal. Diantaranya melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembinaan  karir PNS, seleksi penerimaan PNS, pengembangan sistem informasi kepegawaian, sosialisasi produk hukum kepegawaian, dan monitoring PNS.

Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag mengatakan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan posisioning yang tepat bagi SDM PNS yang profesional. Serta berdasarkan  dengan prinsip The Right on The Right Place.

Untuk mewujudkan itu, salahsatu upaya yang akan dilakukan dalam waktu dekat, lanjut bupati, di akhir Nopember Pemkab akan menggelar kegiatan Fit and Proper Test bagi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang.

“Hal ini berkaitan adanya penataan dan penempatan personil sesuai dengan Peraturan Pemeritah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” kata bupati saat menyampaikan  jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang, Rabu (9/11) lalu.

Bupati menerangkan kondisi aktual struktur PNS Lumajang untuk tingkatan eselon, terdiri dari 1 pejabat eselon IIA, 33 pejabat eselon II B, 68 pejabat eselon III A, 115 pejabat eselon III B, 585 pejabat eselon IV A, dan 101 pejabat eselon IV B.

Sementara itu, kata bupati, analisa kebutuhan  dan mutasi jabatan yang sudah dan  akan dilakukan merupakan  hal utama dalam penetapan jabatan. Ia menegaskan, proses mutasi jabatan dilakukan atas penilaian yang obyektif berdasarkan beberapa hal.

“Diantaranya berdasarkan kinerja, potensi, dan kompetensi,” ucapnya dalam menjawab Pandangan Umum Fraksi Golongan  Karya.

Untuk kompetensi, masih menyakup beberapa aspek lagi, seperti teknis, manajerial, sosial kulturasi, dan pemerintahan. Pertimbangan ini sesuai yang  diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati juga menyampaikan, anggaran untuk Calon PNS juga tetap ada. Karena sampai tahun 2019 Pemkab berencana mengadakan seleksi CPNS untuk mendukung Program NAWACITA yang dicanangkan  Pemerintah Pusat. (tik/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait