Friday, 26 April 2019

Tutup Tahun, DPRD Sahkan 17 Perda

post-top-smn

Paripurna penetapan 7 ranperda di DPRD Ngawi, Jumat, 29 Desember 2017

Ngawi, SMN  – Belasan rancangan peraturan daerah (ranperda) disahkan menjelang tutup tahun 2017 di DPRD Ngawi dalam dua kali rapat paripurna yang dielenggarakan pada 27 Desember dan 29 Desember. “Kami meminta agar Pemkab dalam menetapkan Perda, juga segera diikuti dengan perbup sebagai landasan pelaksanaannya di lapangan,” kata Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko.

Ketua DPRD ini juga menekankan agar pemkab terutama organisasi perangkat daerah (OPD) memikirkan secara matang sebelum mengerucutkan usulan ranperda. Hal ini tak lepas dari adanya ranperda yang kemudian kandas tidak bisa dilanjutkan pembahasannya di panitia khusus (Pansus) padahal sudah ada uang negara keluar untuk melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan ranperda. “Itu sama saja dengan kerja muspro, sia-sia,” kata Antok, sapaan akrab Ketua DPRD ini.

Fraksi-fraksi di DPRD Ngawi pun tampaknya memberikan tanggapan keras atas usulan Ranperda yang kandas di tengah jalan. Ini terutama menyangkut Ranperda tentang Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang ternyata belum sesuai dengan peraturan lebih tinggi bahkan tidak mengindahkan perda tentang Recana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sudah dimiliki Ngawi sebelumnya. Dei pembahasan KPI ini sudah dilakukan konsultasi dengan tim ahlli dari salah satu universitas dan melaksanakan studi banding ke Padang, Sumatra Barat. Kegiatan-kegiatan ini tentu sudah menguras keuangan negara padahal hasilnya nihil.

Kabag Hukum Pemkab Ngawi,, Idham Karima mengakui bila Ranperda KPI masih butuh jalan panjang untuk disahkan. Apalagi Ranperda tentang RTRW dan RDTRK harus disesuaikan lebih dulu. “Awalnya, usulan dari OPD itu tentang rencana penataan industri daerah, lantas kemudian malah jadi Ranperda KPI itu padahal belum sikron dengan Perda yang sudah ada sebelumnya,” kata Idham.

Pembahasan selanjutnya mengenai KPI ini akhirnya jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tahun 2018. Demi mengejar selesainya ranperda ini, ditetapkan lebih dulu zonasasi kawasan di Ngawi, Perda RDTRK dan sebagainya. Seelah melalui rapat paripurna, ada 16 raperda usulan eksekutif dan 5 raperda inisiatif DPRD yang disahkan, sebelum menutup tahun 2017 ini. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait