Thursday, 22 November 2018

Tim Sukses Paslon 2 Melapor Ke Polres Terkait Keputusan Bawaslu

post-top-smn

Lumajang, SMN – Ketua Tim Sukses Paslon Nomor urut 2 berdiskusi dengan kuasa hukumnya di depan kantor Panwaslu Lumajang, untuk mempertanyakan kesimpulan Panwaslu, terkait money politik yang tidak memenuhi syarat pelanggaran pemilu.

Ketua Tim Sukses Paslon 2, Solikin SH yang  didampingi kuasa hukum Paslon 2 Mahmud SH dan dua pengacara lainnya, mendatangi Kantor Panwaslu Lumajang, untuk mempertanyakan kelanjutan money politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 1, karena sudah memenuhi 5 hari kerja.

Tetapi kesimpulan dari Panwaslu Lumajang, terkait money politik yang dilaporkan oleh Rasad, warga desa Jatimulyo dinilai cacat hukum.

Sedangkan menurut tim sukses Paslon nomor urut 2, bahwa laporan tersebut sudah sangat menenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.

“Pelapornya ada, identitasnya ada, yang dilaporkan juga ada, dan identitasnya jelas. Ini namanya syarat formil.  Kemudian syarat materiil berupa uang dan stiker ada. Begini kok disebut tidak memenuhi syarat. Lalu dimana kurangnya,” kata Mahmud SH, selaku Kuasa Hukum Paslon 2 mempertanyakan kesimpulan Panwaslu.

Sementara itu Solikin SH, selaku Ketua Tim Sukses Paslon 2 menyebut bahwa Panwaslu plin plan, karena sebelumnya melalui komisioner Panwaslu Lumajang sudah menyatakan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Disaat yang sama Ketua Panwaslu Lumajang Ahmad Mujaddid MR, S.Pd  mengatakan, kesimpulan ini didasarkan kepada dua hal. Yakni, pihak pelapor tidak melihat langsung dan juga tidak ada saksi yang melihat terlapor memberikan uang untuk tujuan politik.

Masih menurut Ahmad Mujaddid, pihak terlapor menarik kembali hasil klarifikasinya, sehingga kasus ini tidak bisa diteruskan.

“Yang saya heran terlapor mencabut hasil klarifikasinya kemudian menjadi dasar tidak diteruskannya kasus ini. Ini kan sama dengan orang mencuri sapi, sudah diperiksa dan mengakui, lalu mencabut pengakuannya dan dibebaskan. Kan nggak bisa begitu cara menyikapinya,” kata Solikin SH.

Karena tidak puas dengan hasil kesimpulan Panwaslu Lumajang, Tim Sukses Paslon Nomor urut 2 langsung melaporkan Panwaslu Lumajang karena dinilai tidak bekerja secara profesional.

Apalagi, barang bukti berupa uang dan stiker juga dikembalikan, maka sebenarnya ini masuk katagori menghilangkan barang bukti dan menghalang-halangi proses penyidikan. Seharusnya bisa dilanjutkan oleh pihak Gakumdu.

Karena hal tersebut, Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan Kuasa Hukumnya akan melanjutkan kasus ini ke Polres Lumajang, untuk bisa ditindaklanjuti. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait