Wednesday, 23 May 2018

Tak Tercover BPJS, DPRD dan Pemprov Jatim Buat Program Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

post-top-smn
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im

Surabaya, SMN – Pemerintah Provinsi bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) akan membuat program untuk membantu masyarakat miskin, dan kini sudah ada Perda-nya yaitu program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dialokasikan dalam RAPBD 2017 sebesar Rp 30 miliar. Diprogram Upaya kesehatan masyarakat ini dilakukan karena banyak masyarakat miskin (maskin) yang tidak diback-up oleh Badan Pelayanan Jaminan sosial (BPJS).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im di DPRD Jatim, Selasa (1/11) menegaskan jika tidak semua masyarakat miskin diback-up oleh BPJS akibat minimnya APBN. Untuk itu, Jatim memiliki gagasan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada maskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar. Dan itu sudah disetujui oleh Bapem perda, namun nomenklaturnya kini masih dicarikan.

“Tapi yang pasti alokasi anggaran tersebut tidak masalah. Hal itu bermula pada tahun 2014 dimana Pemprov Jatim menggagas Perda tentang SKM dengan anggaran Rp 50 miliar. Seiring dengan perjalanan waktu akhirnya pada 2015 dibentuk Perda UKM dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar. Dan saat ini akan dihidupkan lagi, akan tetapi anggarannya hanya sekitar Rp 30 miliar,” tegas suli politisi asal PAN.

Ditambahkannya, khusus program ini nantinya banyak dititik beratkan kepada mereka yang berkategori T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap) atau mereka yang tinggal di panti asuhan. Karena mereka jelas tidak memiliki NIK atau Kartu Keluarga (KK) jika ingin mendaftarkan ke BPJS. “Mereka-mereka inilah lebih dulu yang akan mendapatkan perhatian,” tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benyamin Kristanto mengaku saat ini dalam mengurus UKM sangat sulit karena melalui birokrasi yang amat rumit. Untuk itu, Komisi E bersama-sama dengan Pemprov Jatim mengupayakan akan proses birokrasi yang dilalui cukup singkat, dan saat ini masih dalam pembahasan.

“Yang pasti kami akan menyingkat sistem birokrasi Artinya tidak lagi lewat Dinsos kab/kota, tapi cukup RT/RW dan rekomendasi dengan dewan selanjutnya diserahkan ke Dinkes. Setelah proses administrasi dan menentukan dimana mereka dirawat di RS pemerintah, baru kemudian Dinkes yang akan membayar berobat mereka,” papar dr Benyamin Politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.(pca/kom_jtm)

post-top-smn

Baca berita terkait