Sunday, 21 October 2018

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan P4GN, Kerja Nyata dan Komit Serius Lawan Narkoba

post-top-smn
Foto bersama usai sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur

Foto bersama usai sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur

Kab Mojokerto, SMN – Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menyampaikan keprihatinannya terhadap tindak penyalahgunaan narkoba yang meracuni berbagai strata sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Hal tersebut Ia utarakan dalam acara sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Timur, Kamis (17/11) kemarin di ruang rapat Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto.

“Kejahatan penyalahgunaan narkoba telah menjangkiti strata sosial masyarakat kita, tidak terkecuali generasi muda bahkan usia anak-anak. Peredarannya sangat massive, ini sangat mengkhawatirkan. Diperlukan komit serius dan tekad dari seluruh pihak untuk kerja nyata mencegah, menanggulangi, memerangi dan menolak tindak penyalahgunaan narkoba,” ucap bupati.

Lebih lanjut, bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berani memberi ukuran lebih dari tindakan nyata melawan narkoba. Mulai dari apa itu narkoba, dampak serius kepada fisik maupun konsekuensi hukum yang melekat, siapa yang dan bagaimana zat psikotropika itu bisa beredar, dan juga cara mendeteksi serta menanggulanginya. Komponen tersebut tidak terbatas pada kalangan masyarakat umum, bupati juga menyatakan jika aparat pemerintah harus menyadari semua bahaya dan konsekuensi tersebut.

“Kita mulai dulu dari aparat dan pejabat selaku abdi masyarakat. Mulai dari penegak hukum seperti Polri, TNI AU, AL, Kejaksaan, pejabat lingkup pemerintahan, kemudian kita terapkan ke bawah yakni masyarakat. Semua yang terlibat dalam tindak penyalahgunaan narkoba akan ditindak tegas tanpa terkecuali. Lewat kegiatan ini kita melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memerangi narkoba,” tambahnya.

Menyambung pernyataan bupati, Kepala BNNP Jawa Timur, BrigjenPol Amrin Remico, dalam sambutannya juga membagi informasi bahwa baru-baru ini BNN berhasil menggagalkan peredaran 100 kg sabu-sabu oleh oknum TNI AU di Tanggerang. Panglima TNI dalam hal ini tidak main-main, tidak ada toleransi apapun yang diberikan untuk keterlibatan kasus narkoba.

“Menimpali pernyataan bupati terkait kenapa peredaran narkoba itu massive, bisa saya katakan itu semua karena adanya kerjasama. Bahkan peredaran barang haram ini bisa dikendalikan dari dalam lapas oleh seorang bandar. Baru-baru ini kami juga melakukan penangkapan besar dimana oknum TNI AU berada di balik 100 kg sabu-sabu. Panglima TNI AU sendiri tidak memberikan toleransi apapun hingga sampai kepada sanksi pemecatan. Pemkab bisa menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk melakukan test urin ke seluruh entitasnya, nanti bisa koordinasi dengan kami,” papar Amrin.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BNNP Jawa Tengah ini, juga sedikit membeberkan peredaran jenis narkoba dan korban sasarannya.

“Narkoba jenis Pil Koplo bisa beredar di kalangan anak SD (Sekolah Dasar) karena harganya murah, bisa didapat hanya dengan uang seribu rupiah. Tidak hanya satu hingga dua butir, mereka bisa konsumsi sampai sepuluh butir. Usia kuliah mainnya marijuana atau ganja, hingga jenis narkoba lebih mahal,” beber Amrin.

Amrin Remico masih dalam paparan lengkapnya, menyatakan bahwa BNNP terus aktif membuat jaringan CD (Community Development) di tingkat desa. Meski belum ada BNNK vertikal di Kabupaten Mojokerto, Amrin mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengajukan percepatan pendirian BNN vertikal.

“Kami ingin membentuk barikade atau satgas-satgas anti narkoba, yang masuk dalam struktur organisasi pemerintahan di desa-desa. Bupati Mojokerto juga sudah melakukan komunikasi dengan Kepala BNN RI untuk percepatan pendirian BNNK Kabupaten Mojokerto. Mengingat disini juga wilayah industri dan juga massive. Tahun 2016 sendiri ada usulan 10 BNNK dari Provinsi Jawa Timur namun belum acc semua, tapi BNNP siap melayani daerah-daerah yang belum ada BNNK dengan catatan ada dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tandasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Mojokerto sekaligus ketua pelaksana acara, Akhmad Jazuli, melaporkan juga dalam dalam sambutannya terkait peserta yang mengikuti sosialisasi ini. “Kegiatan kali ini diikuti oleh kurang lebih 80 orang peserta dari berbagai organisasi agam, masyarakat maupun kepemudaan. Ada majelis ulama, NU,  Muhamadiyah, PKK, Dharma Wanita, GP Anshor, Muslimat, Fatayat, Dewan Masjid, juga ada 18 Camat,” urai Jazuli.

Sebagai Informasi, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru ada 15 BNNK vertikal yang berdiri dan 23 lainnya masih diupayakan termasuk Kabupaten Mojokerto. Hadir pula dalam acara ini Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, Forkopimda dan juga SKPD.  (adv/hms/kan)

post-top-smn

Baca berita terkait