Thursday, 16 August 2018

Sidang Lanjutan Korupsi Bansos, Mantan Bupati Djalal Tidak Hadiri Persidangan

post-top-smn

JEMBER, SMN – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) ternak dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2015, mantan Bupati Jember, MZA Djalal tak hadiri persidangan ketiga tersebut, Rabu (18/7) kemarin.

Dari informasi yang diterima awak media, ada empat saksi yang dihadirkan pada persidangan lanjutan ketiga tersebut, oleh Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Timur.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Hardian Rahardi, kepada sejumlah media mengatakan bahwa pemanggilan dari keempat saksi itu merupakan agenda dari sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu pemeriksaan saksi terdakwa Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni atas kasus tersebut.

“Masing-masing saksi itu antara lain mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Sugiarto, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan yang juga mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setda Jember Ita Puri Handayani dan stafnya Hadi Sasmito dan mantan Bupati Jember MZA Djalal, namun beliau tidak hadir,” ungkapnya.

Ketiganya, kata Hardian memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim terkait kasus korupsi hibah dan bansos APBD Jember tahun 2015 senilai Rp 38,5 milyar tersebut.

Terkait ketidakhadiran mantan Bupati Jember MZA Djalal, Ketua Majelis Hakim, Wiwin Arodawanti dengan Hakim Anggota, Agus Yunianto dan Bagus Handoko, mengataka kalau tidak ada keterangan atau pemberitahuan atas kehadirannya.

Sedang mantan Sekda Pemkab Jember, Sugiarto, dijelaskan Hardian, saat didalam persidangan tersebut mengakui mekanisme pengajuan hibah  bansos Jember tahun 2015 tersebut memang tidak sesuai dengan prosedur seperti pada umumnya, karena ada permintaan secara lesan dari anggota DPRD Jember.

Dalam BAP, mantan Sekda Sugiarto juga menyatakan ada dugaan unsur tekanan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, apabila tidak dikabulkan, dikhawatirkan pembahasan APBD 2015 akan terhambat.

Permintaan itu, kata Sugiarto, disampaikan kepada Pimpinan Dewan saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Badan Anggaran DPRD Jember.

“Itu asumsi saya pribadi, jika dana hibah tidak diberikan, dikhawatirkan akan berdampak pada pembahasan APBD, namun tidak ada unsur tekanan dari dewan. Hasil rapat itu sudah saya sampaikan kepada Bupati MZA Djalal dan beliau juga menyetujuinya, asalkan anggarannya mencukupi,” ujar Sugiarto.

Mantan Sekkab Jember itu juga mengatakan, bahwa dana hibah dan bansos ditetapkan dalam APBD pada Desember 2014, namun pengajuan proposal baru dilakukan pada Januari 2015 dan pencairan dana hibah tersebut dilakukan pada kurun waktu Agustus hingga Desember 2015.

“Kalau sesuai aturan seharusnya proposal tersebut diajukan kepada Bupati, kemudian Bupati meminta satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan verifikasi dan setelah lolos verifikasi, maka Bupati akan mencairkan anggaran hibah,” ujarnya.

Namun untuk dana hibah dan bansos yang diusulkan oleh DPRD Jember menggunakan jalur “potong kompas”, sehingga APBD Jember 2015 sudah disahkan pada Desember 2014, namun pengajuan proposal yang diusulkan kelompok masyarakat melalui anggota dewan baru dibuat pada Januari 2015.

Sedangkan mantan Kepala Badan Pemgelola Keuangan dan Aset (BPKA) Setda Jember, Ita Puri dan stafnya Hadi Sasmito juga ditanya terkait prosedur pengajuan dana hibah/bansos dan pembahasan APBD 2015.

“Dengan harapan dapat memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada (BAP) saat yang bersangkutan diperiksa di Kejari Jember,” katanya.

Pihaknya juga masih akan berkoordinasi dengan tim jaksa apakah akan memanggil lagi mantan Bupati Jember, MZA Djalal dalam sidang lanjutan pekan depan atau tidak karena hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di persidangan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait