Monday, 24 June 2019

Selama Empat Tahun, Sertifikasi 555.467 Guru Akan Dibiayai Pemerintah

post-top-smn

logo kemendikbud Jatim, SMN – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi sebanyak 555.467 guru. Sertifikasi dilaksanakan selama empat tahun dan berakhir pada 2019.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, sertifikasi guru dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Guru yang akan dibiayai sertifikasinya merupakan guru dalam jabatan atau guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 serta guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 hingga 31 Desember 2015.

“Kita sudah sepakati di forum rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pendaftaran calon peserta PLPG akan diperpanjang hingga Mei 2016. Diperkirakan, setiap tahunnya akan ada sekitar 140 ribu guru yang mengikuti PLPG. Tahun 2019 mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi,” terangnya, Selasa (20/4) melalui Kemendikbud.

Terkait Pakta Integritas yang mencantumkan keterangan bahwa calon peserta sertifikasi guru untuk jalur Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG) harus membiayai sendiri, ia mengatakan, hal tersebut akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbud. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016.

“Kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia dan seluruh lembaga penyelenggara sertifikasi guru, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Prinsip dasarnya, untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, pemerintah akan biayai proses sertifikasinya,” jelasnya.

Dia menegaskan, pembebasan biaya sertifikasi guru oleh pemerintah tetap harus memerhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 dari nilai maksimal 100. Jika dinyatakan tidak lulus UTN karena nilainya tidak mencapai 80, guru tersebut tidak bisa mengikuti PLPG untuk kedua kalinya karena PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap bisa mengikuti UTN lagi.

Seperti diketahui, Kewajiban bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD).  UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (kominfo jatim)

post-top-smn

Baca berita terkait