Sunday, 16 December 2018

Sekelumit dari Lokakarya Media Massa LPDS Penegakan Etika Pers Terkendala Kapasitas dan Kepentingan Pemilik Media

post-top-smn

suasana lokakarya LPDS.

Jakarta, SMN – Pers yang beretika, saat ini semakin dirindukan. Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, ada beberapa kendala dalam penegakan etika pers. Diantaranya adalah lemahnya kapasitas pekerja pers, adanya pers palsu dan adanya kepentingan pemilik media. Hal ini dikatakan Stanley, sapaan akrabnya, dalam Lokakarya Etika Jurnalistik dan Ranjau Hukum Pers Konvergensi, di Ruang serbaguna Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat (16/7).

“Lemahnya kapasitas ini karena tidak pernah ikut pendidikan jurnalistik, tidak ke lapangan, tidak sesuai standar perilaku wartawan dengan jadi tim sukses atau joki politik,” katanya.

Kendala lain dalam penegakan etika pers juga adanya fenomena media dan wartawan abal-abal serta masuknya kepentingan pemilik media atau mogulisme. “Misalnya dengan menjadikan media sebagai kendaraan politik, isi pemberitaan pun menjadi bias,” urai Stanley.

Ada tiga macam klasifikasi media yang ada di Indonesia saat ini menurut Dewan Pers, yakni media profesional, pers partisan dan keberadaan pers abal-abal.

Beberapa kasus media abal-abal yang pernah diadukan ke Dewan Pers adalah tidak berbadan hukum, alamat redaksi palsu, terbit temporer, tidak ada penanggungjawab, bahasa tidak standar dan melanggar kode etik. “Banyak pula yang memakai nama-nama terkesan menakutkan, seperti BIN, Buser, KPK, ICW, padahal penggunaan nama seperti ini dilarang Dewan Pers,” ungkapnya.

Walaupun secara umum kebebasan pers di Indonesia cukup baik, namun ada masalah serius dalam menerapkan keberadaan redaksi yang bebas dari campur tangan pemilik media. “Upaya yang dilakukan Dewan Pers ya dengan terus mendorong uji kompetensi wartawan, mengadakan verifikasi pada perusahaan pers dan menetapkan standar kesejahteraan wartawan minimal setara upah minimum provinsi,” kata Stanley.

Masalah etika jurnalistik juga menghinggapi pemberitaan yang ada pada media penyiaran.

Yuliandre Darwis dari Komisi Penyiaran Indonesia mengakui, berbagai pengaduan yang mampir ke KPI lebih banyak berisi pada konten penyiaran. KPI sudah menetapkan beberapa aturan seperti pengaturan jam tayang, pembatasan gambar tak layak dan klasifikasi tayangan. Beberapa pengaduan ke KPI misalnya terkait  norma, privasi, perlindungan anak dan remaja, SARA, politik dan tayangan mistik atau horor. “KPI melakukan pengawasan dan penindakan yang bermuara pada pembinaan maupun sanksi,” ujar Yuliandre Darwis.

Pembinaan dan sanksi yang dilakukan KPI adalah teguran tertulis pertama, teguran kedua, penghentian sementara sampai pengurangan durasi.

LPDS menyelenggarakan seri lokakarya jurnalistik untuk memperingati hari ulang tahun ke-30, yakni pada 9 Juli, 16 Juli dan 23 Juli 2018. (ari)

 

post-top-smn

Baca berita terkait