Tuesday, 25 June 2019

Sekdaprov Minta ASN Komitmen Kembangkan Diri  

post-top-smn

Surabaya, SMN – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang mereka emban, harus memiliki komitmen untuk mengembangkan diri dan selalu berinovasi. Sehingga, harapan itu bisa berdampak pada karir setiap ASN.

Keinginan itu disampaikannya saat memberikan paparan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se Jawa Timur Tahun 2018 yang diselenggarakan di Hotel Haris, Surabaya, Rabu (21/3) malam.

Untuk mendukung keinginan itu, Sekdaprov berharap kepada seluruh pimpinan OPD untuk bisa memberikan perhatian lewat berbagai penghargaan. Pasalnya, lewat pengembangan diri dan berinovasi, setiap ASN diharapkan mampu merencanakan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil dari penilaian kinerja.

“ASN harus bisa mengembangkan diri dan memiliki inovasi dalam bekerja. Jadi setiap pegawai harus diberi reward atau bahkan bisa juga punishment agar kinerja yang dilaksanakan bisa tepat sasaran,” terangnya.

Pengembangan diri ASN sendiri merupakan salah satu indikator dari sembilan indikator merit pegawai yang diterapkan Pemprov Jatim. Diharapkan, melalui pelaksanaan merit sistem tersebut menjadi semangat undang-undang ASN yang diyakini sebagai langkah paling tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi manajemen kepegawaian.

Selain indikator pengembangan diri dan berinovasi, Akhmad Sukardi menyampaikan sembilan indikator lain yang diterapkan seluruh jabatan dalam kepegawaian diantaranya soal standart kompetensi jabatan, pelaksanaan seleksi dan promosi serta penerapan manajemen karier secara terbuka.

Disamping itu, indikator lainnya seperti perencanaan, pengembangan, pola karier dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta, termasuk penerapan kode etik dan kode perilaku bagi pegawai ASN juga menjadi perhatiannya.

Dihadapan seluruh Kepala BKD se-Jatim, Sekdaprov dalam indikator merit sistem tersebut dijelaskan pula cara memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang serta memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN menjadi harapan seluruh ASN.

“Saya mengusulkan, agar identitas pegawai (kartu/keplek pegawai) terdapat chip yang bisa digunakan secara multi fungsi. Ketika kita butuh identitas dan lupa membawa KTP, bisa digunakan. Dan keperluan lain, yang terintegrasi dengan perbankan, pembayaran kendaraan maupun data data pribadi,” jelasnya yang disambut tepuk tangan peserta rakor.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Pusat Usman Gumanti SH M.Si mengatakan, bahwa setiap pegawai harus mampu melaksanakan tugas sesuai aturan,  standart operasional prosedur (SOP) serta norma norma kepegawaian.

Ia menegaskan, pada dasarnya permasalahan kepegawaian yang sering muncul mulai dari pelaksanaan CPNS sampai purnatugas (pensiun) tidak lepas dari kurang memahami terhadap aturan maupun norma norma kepegawaian. Untuk itu,  manajemen kepegawaian harus dilaksanakan secara baik dan terukur.

“Banyak pegawai ASN kita yang masih bermasalahan sehingga menimbulkan permasalahan ke hukum baik peradilan perdata hingga pidana yang diakibatkan tidak melaksanakan norma atau SOP yang ada. Oleh karenanya, salah satu cara, untuk menguatkannya kembali kepada pegawai yakni melalui rakor seperti ini,” tegasnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim, Anom Surahno SH. M.Si melaporkan, kegiatan ini sebagai forum untuk menyamakan persepsi kepada kepala daerah dan pengelolaan kepegawaian dalam menuntaskan permasalahan kepegawaian yang muncul.

“Diharapkan, melalui rakor ini ditemukan solusi dari permasalahan kepegawaian serta cara meningkatkan pelayanan kepegawaian hingga memberi fasilitasi dan bimbingan terhadap permasalahan kepegawaian yang ada di Jatim,” tutupnya. (Humas Pemprov Jatim /nif).

post-top-smn

Baca berita terkait