Monday, 23 July 2018

Sekda Prov Jatim: Minimal Ada Dua Critical Point Dalam Penyusunan LPPD

post-top-smn
Sekda Prov.Jatim Dr H AKH Sukardi, MM Hadiri Sosialisasi dan memberikan sambutan nya di Sosialisasi EKPPD Th 2017 terhadap LPPD 2016 di Inspektorat Prov

Sekda Prov.Jatim Dr H AKH Sukardi, MM Hadiri Sosialisasi dan memberikan sambutan nya di Sosialisasi EKPPD Th 2017 terhadap LPPD 2016 di Inspektorat Prov

Sidoarjo, SMN – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr H Akhmad Sukardi,MM minta evaluator maupun pejabat yang menangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) indicator-indikatornya rumit, maka saat menyusun LPPD dan EKPPD karena indicatornya banyak. Hendaknya dapat mengambil minimal dua critical point dalam rangka kemakmuran masyarakat Jatim.

Permintaan tersebut disampaikan Sukardi saat memberikan pengarahan pada acara pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan EKPPD Tahun 2017 terhadap LPPD 2016 se Jatim di kantor Inspektorat Jl. Juanda  Sidoarjo, Selasa (18/7).

Dikatakan, dua critical point dalam penyusunan LPPD tersebut adalah untuk pengambilan  keputusan dalam rangka memakmurkan masyarakat Jawa Timur. Yaitu, pertama; LPPD menyediakan data atas kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan EKPPD memberikan analisis dan informasi terkait kesesuaian arah pemerintahan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kita sebagai aparatue pemerintahan di daerah mampu mengambil keputusan yang lebih tepat menuju tujuan.

Indikator yang lain adalah reliabilitas data dalam LPPD  yang isinya terkait dengan cara evaluator melakukan penyajian terhadap suatu kondisi atau fenomena. Karena data reliable merupakan hasil dari proses pendefinisian hingga pengukuran sebuah variable yang sesuai dengan criteria tertentu sehingga tidak menimbulkan ambigutas bagi pengguna data/informasi.

Indikator kedua adalah validitas data dalam LPPD, yang isinya terkait dengan tingkat penelusuran data atau verifiability dari sebuah data. Jadi, LPPD yang baik adalah  LPPD yang disusun dengan menggunakan data yang reliable dan valid. Karena data yang tidak memenuhi dua criteria tersebut akan berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan atau istilahnya akademisnya adalah G.I.G.O. ( Garbage In, Garbage Out).

Menurut Sukardi, capaian yang telah diraih tentunya membawa tanggung jawab yang besar untuk terus berkomitmen mempertahankan dan menuingkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu, tambahnya, jangan sampai salah dalam menyajikan data saat dievaluasi dalam EKPPD. Karena data yang disajikan tidak reliable atau tidak valid, maka hasil evaluasinyapun akan fatal karena keputusan  yang ambilan tidak tepat.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sukardi, memberikan apreasiasi atas penerimaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota  yang memiliki kinerja terbaik 10 besar nasional, berdasarkan hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2016. Antara lain; pemprov. Jatim, Pemkab. Sidoarja, Pemkab. Lamongan, Pemkab. Banyuwangi, Pemkab. Probolinggo, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Semoga prestasi yang telah didapat ini akan terus menjadi pemacu dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja di tempat masing – masing. Dengan harapan prestasi yang telah  diterima ini akan terus nempel dan tidak hengkang dari kab atau Kota yang telah meraihnya.

Seperti kita ketahui bersama, lanjutnya, Pemprov. Jatim telah meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha ketiga kalinya. Bahkan pemprov. Jatim telah menjadi juara nasional selama 6 tahun berturut-turut yaitu LPPD Tahun 2010,2011,2012,2013,2014, dan 2015. Sedangkan untuk Kabupaten dan Kota yang memiliki kinerja terbaik 3 (tiga) tahun berturut-turut serta mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya nugraha adalah Pemkab. Lamongan, pemkab. Siadoarjo dan Pemkota Surabaya.

Sosialisasi pelaksanaan EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD 2016 ini diikuti Kabag. Pemerintahan Daerah dan Inspektorat Kab/ Kota serta BPK Kab/Kota se Jatim dan Biro Pemerintahan Prov. Jatim, Inspektorat dan BPK Prov. Jatim.

post-top-smn

Baca berita terkait