Sunday, 27 May 2018

Sekda Ponorogo Fasilitasi IDI

post-top-smn
SekDa Ponorogo Agus Pramono saat foto bersama komisi X DPRRI dan IDI Ponorogo

SekDa Ponorogo Agus Pramono saat foto bersama komisi X DPRRI dan IDI Ponorogo

Ponorogo, SMN – Sejak awal adanya program yang di luncurkan Pemerintah melalui menteri kesehatan Indonesia dokter layanan primer (DLP) muncul,sudah banyak yang tidak setuju bahkan semua masyarakat menolak keberadaannya tak terkecuali ikatan dokter Indonesia (IDI) Ponorogo disebabkan akan menambah sengsara dan penderitaan pada masyarakat Ponorogo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya karena biaya pendidikan dokter akan semakin mahal.

Dalam hal ini sekertaris daerah (SekDa) Ponorogo Agus Pramono ikut berpartisipasi dengan memfasilitasi dan mengkomunikasikan apa yang menjadi tuntutan para dokter Ponorogo yang tergabung dalam ikatan dokter Indonesia ( IDI ) dengan komisi X DPRRI dari dapil 7 Jawa timur HJ.Yayuk Sri Rahayuningsih yang dihadiri Sekda Ponorogo DR.Agus Pramono, DPRRI komisi X dan segenap ikatan dokter Indonesia (IDI) Ponorogo yang hadir, bertempat di dinas kesehatan (DinKes) kabupaten Ponorogo lantai 2 gedung terpadau pada hari Selasa 8/11 kemarin.

Dalam sambutannya sekertaris daerah (SekDa) Ponorogo Agus Pramono mengatakan, pihaknya memahami akibat munculnya dokter layanan primer (DLP) menjadikan keluhan-keluhan para dokter,karena dengan DLP biaya pendidikan dokter jelas akan semakin mahal, proses distribusipun akan tersendat karena banyak dokter yang habis waktunya untuk menempuh pendidikan ketimbang harus melayani masyarakat, ujarnya.” Itu merupakan sedikit uneg-uneg IDI yang dapat saya tangkap dan pahami, kita sebagai pemerintah tentunya akan memfasilitasi termasuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tuntutan para dokter yang tergabung di IDI cabang Ponorogo dengan pemerintah pusat,” katanya. Dia menambahkan, hasil auden dengan para dokter yang tergabung dalam IDI justru menanyakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal kesehatan dan mestinya yang harus diutamakan dari pada ngurusi kompetensi para dokter dan diakuinya sesuai aspirasi IDI fasilitas kesehatan di daerah jauh dari kata layak, bahkan gedung layanan kesehatan sendiri tidak memadai,” Semua masukan dari IDI sangat bagus dan memang harusnya begitu,” Secepatnya kita akan teruskan supaya pemerintah pusat mendengar aspirasinya para dokter,” Pungkas Agus Pramono.

Sementara itu masih di tempat yang sama hal senada juga diutarakan ketua IDI Ponorogo Dr Suko Basuki, Pihaknya merasa berat dengan adanya dokter layanan primer( DLP) dan merajuk pada sekertaris daerah (SekDa) Ponorogo Agus Pramono untuk membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat terkait DLP,” Jelas-jelas sangat merugikan dokter dan ini tidak sesuai dengan semangat kerakyatan, dimana dengan LDP banyak waktu dokter hanya untuk urusan sekolah, dilain pihak masyarakat sangat membutuhkan layanan dokter jadi korban,” ungkap Suko Basuki.

Lebih lanjut komisi X DPRRI dapil 7 Jawa timur yang juga asli kelahiran Ngawi Hj.Yayuk Sri Rahayuningsih menyampaikan, kedatangannya di Ponorogo dalam rangka jaring aspirasi dan ingin mengetahui apa keluhan dan yang menjadi tuntutan para dokter,sehingga dirinya bisa menyondingkan apa segala aspirasinya terkait DLP dengan pemerintahan pusat, sehingga ruwetnya permasalah di IDI terkait DLP segera dapat terpecahkan dan dokter dapat bekerja dengan nyaman serta masyarakat yang membutuhkan jasa dokter untuk kesehatan tidak lagi menjadi korban serta dapat terlayani dengan baik. ( Wied/Adv/Hms)

post-top-smn

Baca berita terkait