Wednesday, 19 December 2018

Sejumlah Masa FPPP lakukan Aksi Unras di Kantor Dinkes dengan Tudingan Pungli

post-top-smn
IMG-20170822-WA0046
Pamekasan, SMN – Aksi Unras dari FPPP  ( Forum Perhimpunan Pemuda Perduli Pamekasan ) telah meluruk Kantor Dinas Kesehatan ( Dinkes ) pada selasa ( 22 agustus 2017 ) sekira pukul 10.00 Wib.
        Sejumlah dari masa Forum Perhipunan Pemuda Perduli Pamekasan ini menuding adanya ” Dugaan pihak Dinas Kesehatan lepas tangan terkait  Pungutan Liar dalam Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga Kesehatan Kebidanan pada Dinas Kesehatan tahun 2015-2016.
             FPPP juga menuding terkait Pembangunan Polindes yang berlokasi di Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan,  dalam pembangunan Polindes tersebut di temukan adanya ketidak sesuainya  dengan RAB senilai 1,17 Milyar.
           Sementara korlap dar FPPP
” menilai bahwa dari  Pihak Dinkes Pamekasan seolah lepas tanggung jawab dalam dua hal persoalan ini”, kata Kholid, Korlap aksi saat berorasi, selasa 22 agustus 2017.
        Aksi Unras yang dilakukan FPPP ini, ternyata tidak memegang data, sebagai bukti, saat ditanya mengenai bukti  data pembangunan yang tak sesuai RAB, pihaknya enggan memberikan keterangan yang lebih jelas.
            Selain itu  dari Korlap FPPP menjelaskan bahwa kita bukannya tidak mempunyai data bukti-bukti tersebut, namun kita merahasiakannya saat ini karena dengan aksi unras hari ini kami  hanya mau menyampaikan bukti-bukti itu kalau Kepala Dinas setidaknya turun langsung kelapangan”, terangnya.
             Seperti yang dilansir SMN itu Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan,Ismail Bey saat menemui para  massa mengatakan, bahwa  tudingan FPPP itu tanpa bukti data yang jelas dan akurat, jelasnya.
              Ismail Bey menjelaskan pada awak media untuk rekrutmen PTT sudah dilakukan dengan sistem terbuka berdasarkan SK Bupati Pamekasan yang melibatkan segenap unsur, dan meliputi Sekda Pamekasan sebagai Ketua, Asisten Sekda (sebagai Wakil Ketua, sedang Dinkes, BKD, dan Inspektorat sebagai Sekretaris.
            Dalam pekerjaan kami sudah melakukan keterbukaan dan kami rasa tidak mungkin ada pungutan liar untuk ini kita berdasarkan sistem seleksi dan bukan ujian.” Kata Ismail Bey.
  Ismail Bey melanjutkan, bahwa metode dari  penyeleksian rekrutmen PTT Tenaga Kebidanan di Dnas Kesehatan sudah berdasarkan pada dua hal,terangnya.
  Seperti tahun Kelulusan Pendidikan Bidan dan dimana bidan tersebut berdomisili, sehingga penilaianya berdasarkan nilainya.
                Sehingga untuk mengatakan adanya praktek suap itu jelas tidaklah mungkin
dengan tegas menepisnya.
Mengenai tudingan adanya pembangunan polindes yang tak sesuai RAB di Desa Poto’an Daya Kecamatan Palengaan, pihaknya sudah mengaudit  oleh Inspektorat Pamekasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
           “Apa yang dikatakan  FPPP itu saya pikit hal itu mengada-ada, sebab sebagai institusi kami sudah mempertanggung jawabkan pengerjaan kami, dan mengenai hasil silahkan tanyakan kepada auditor jika kalau memang kami dikatakan tidak sesuai dengan RAB,tandasnya.
          Mengenai permintaan massa FPPP agar pihak dinas turun tangan, pihaknya dari Dinkes mengaku sudah melakukan secara berkala.
  Namun pihak dari FPPP tetap bersikukuh agar pihak Dinkes tetap untuk turun ke lapangan. ( Hen ).
post-top-smn

Baca berita terkait