Friday, 25 May 2018

Ribuan Masa Datangi Kantor DPRD Sampang

post-top-smn

SAMPANG - DEMO

Sampang, SMN – Demo ribuan orang yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Utara (FKMSU) di kantor DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis (26/2/2015).

Menuntut pembatalan kontrak participating interest (PI) penyertaan saham pengelolaan minyak bumi dan gas (migas) oleh PT Geliat Sampang Mandiri (GSM).

Massa menuntut agar kebijakan PT GSM menunjuk PT Petrogas Wira Jatim milik pemprov dan PT Nagatex Jakarta sebagai mitra Petronas dalam pengelolaan hasil migas ditinjau ulang.

“Kebijakan menunjuk dua rekanan ini harus ditinjau ulang, karena, nyatakan masyarakat utara tidak bisa menikmati hasil sumber daya alam disana melalui dana hasil itu,” kata korlap aksi itu, Suhur dalam orasinya.

Para pengunjuk rasa ini juga meminta pihak legislatif segera mendesak Pemkab Sampang agar membatalkan lelang atau tender pengelolaan PI oleh PT GSM yang dinilai tanpa dasar hukum. Bahkan massa sempat berteriak agar PT GSM dibubarkan.

Pemkab Sampang sebelumnya memberikan kepercayaan kepada dua perusahaan sebagai mitra Petronas dalam eksploitasi migas di Sumur Tua di perairan Kecamatan Ketapang, Sampang.

Pemkab melalui PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) memutuskan menjadikan PT Petrogas Wira Jatim milik Pemprov Jatim dan PT Nagatex Jakarta sebagai mitra Petronas. Kedua perusahaan ini diberi kesempatan mengelola migas dengan ketentuan 5% melalui participating interest (PI).

PT Petrogas Wira Jatim yang merupakan BUMD Pemprov Jatim mempunyai kewajiban sebesar 5% menyetor dana PI kepada Pemkab Sampang, dan demikian juga dengan PT Nagatex. Pemkab Sampang menolak pengajuan PT Trimas Dian Graha yang merupakan milik warga di wilayah pantura Sampang.

Keputusan inilah yang menuai protes warga utara Sampang, sehingga mereka berunjuk rasa ke kantor Pemkab dan DPRD Sampang, memrotes kebijakan yang dinilai tidak prorakyat itu. “Kebijakan Pemkab Sampang ini jelas mengabaikan Undang-undang tentang Migas Tahun 2001,” tegasnya.

Menurut dia, sesuai dengan ketentuan itu, dana PI memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola migas, khususnya bagi masyarakat lokal yang paling dekat dengan daerah operasi agar terlibat langsung.

Ia juga menjelaskan, pengajuan yang dilakukan PT Trimas Dian Graha lebih menguntungkan karena pertimbangan kedekatan itu. Oleh karenanya, masyarakat meminta Pemkab Sampang harus memberikan hak pengelolaan PI 5 persen kepada PT Trimas Dian Graha untuk bekerja sama dengan PT GSM selaku BUMD Sampang.

Unjuk rasa ribuan warga dari wilayah utara Sampang ini mulai pukul 11.00 WIB dan hingga pukul 13.45 WIB masih berlangsung. Mereka menggelar orasi secara bergantian dengan pengamanan ketat petugas gabungan Polres Sampang. (opt/yu)

post-top-smn

Baca berita terkait