Wednesday, 17 October 2018

Revolusi Mental, DPRD Minta Pemkab/Kota Perhatikan Kesejahteraan Guru Madin

post-top-smn
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Gunawan

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Gunawan

Surabaya, SMN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk memperhatikan nasib kepada guru madrasah diniyah (madin). Ini penting dilakukan guna mendukung revolusi mental yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Gunawan ditemui diruang kerjanya, Rabu (30/11) mengakui, Presiden Jokowi menginginkan revolusi mental yang pondasinya adalah pendidikan agama guru madin yang ada di pemerintah kota/kabupaten. Imbasnya, kondisi ekonomi para guru madin menjadi sejahtera.

“Miris melihat ekonomi para guru madin jauh dari sejahtera, bahkan gaji yang didapat per bulannya sangat jauh dari layak hanya di kisaran Rp 250 – 300 ribu. Tidak ada tunjangan atau sebagainya,” kata Gunawan.

Ia mengakui sebenarnya Gubernur Jatim, Soekarwo pernah menyatakan Pemprov Jatim sudah menawarkan pada kota/kabupaten untuk sharing anggaran guru madin. “Untuk gaji guru madin ini enam bulan akan ditanggung Pemprov, enam bulan selanjutnya ditanggung pemerintah kabupaten/kota. Namun faktanya ada yang bersedia, ada juga yang tidak,” katanya.

Ditambahkannya, kondisi ini sangat tergantung pada pendapat masing-masing daerah. Ia mencontohkan, Kota Batu sanggup mengalokasikan dana untuk guru madin karena PAD-nya besar. Sedangkan untuk Kabupaten Malang, karena wilayah terlalu luas dan PAD-nya tidak tinggi, maka tidak bisa mengalokasikan dana tersebut.

Gunawan menegaskan, Komisi E akan memperjuangkan pengadaan alokasi anggaran untuk guru madin. “Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada guru madin, dengan meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan angka tunjangan untuk guru madin agar ekonomi para guru madin lebih baik,” tegas Gunawan.

Senada, persoalan ini juga mencuat di Dapil VIII (Mojokerto, Jombang, Madiun, Nganjuk). “Keluhan yang juga banyak disampaikan berasal dari para guru madin juga guru tidak tetap lainnya,” kata anggota DPRD Jatim dari Dapil VIII Achmad Silahuddin.

Anggota Komisi E ini menerangkan, para pengajar tersebut mengeluhkan nasib mereka yang tidak jelas akan masa depan hidupnya. Salah satunya disampaikan oleh guru tidak tetap yang ada di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Hal serupa juga dikeluhkan para guru tidak tetap di kabupaten/kota lainnya di Dapil VIII.

“Kalau dilihat dari kasat mata, penampilan guru tidak tetap (GTT, red) memang keren dan seperti orang berduit karena pekerjaan mereka menuntut untuk berpakaian rapi, bersih dan memakai sepatu. Namun kenyataan di balik itu, mereka menjerit karena sesungguhnya tunjangan mereka tidak lebih dari kata layak,” katanya.

Bahkan tunjangan yang diterima, lanjut dia, masih jauh lebih kecil dibanding pendapatan pekerja serabutan lain. Sedangkan selama ini mereka sudah mengamalkan ilmu dan mendarma baktikan hidupnya untuk mengajar dan mencerdaskan anak bangsa. “Sebab itu kami mohon adanya perhatian dari pemerintah, baik Pemprov/pemkab untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan para guru agar lebih layak,” tegasnya. (pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait