Wednesday, 20 March 2019

Rencanakan Relokasi Siosar, Pemkab Karo Konsultasi ke Gubernur

post-top-smn

Pemkab Karo konsultasi ke gubernur soal rencana  relokasi Siosar dengan dana Rp 161 M dari BNBP, Selasa (12/3).

Karo, suaramedianasional.co.id – Pemkab Karo memaparkan soal penanggulangan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung ke Pemprov Sumatera Utara, Selasa (12/3). Rombongan dari Karo dipimpin Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Martin Sitepu, tim monitoring evaluasi BPBD Kolonel inf Yufti Senjaya, Komandan Satuan Tugas Bencana Tanah Karo yakni Dandim 0205 Lekol Taufiq Rizal, Kepala Kejaksaan Negeri Karo Gloria Sinuhaji, Asisten I Suang Karokaro, Kepala Dina Pertanian Sarjana Purba, Kabag Perencanaan Polres Karo Kompol A. Sitepu, serta membawa pula  Ketua Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Gunung Sinabung, Armen Putra.

Menurut Martin Sitepu, tahapan relokasi atas korban erupsi Gunung Sinabung dilakukan dalam beberapa kali tindakan. Relokasi I Siosar , Relokasi Mandiri, Relokasi Mandiri Lanjutan adalah tahapan yang sudah dikerjakan. “Saat ini yang belum dikerjakan adalah Relokasi Tahap 3 Siosar, sedangkan dana sudah dikucurkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 161 miliar,” ungkap Martin.

Martin menjanjikan tahapan relokasi sudah selesai dilakukan dan pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumut, apalagi bila menemui kendala yang sulit dipecahkan. “Dalam tahapan relokasi tahap 3 ini, kendalanya ya bila melalui pross tender pengadaan barang dan jasa dengan jalur normal, akan memakan waktu lama,” ungkap Martin.

Martin mengungkapkan, bila diperbolehkan adanya perlakuan khusus dalam proses lelang tender maka pihaknya optimis masalah relokasi akan bisa diselesaikan tahun ini. “Apakah mungkin ada perlakuan khusus atau lex specialis dalam mempercepat penanganan relokasi dengan dana sebesar itu. Ini agar segera bisa dilaksanakan relokasinya,” ungkapnya.

Menanggapi kegalauan Pemkab Karo ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberikan arahan agar BPBD Karo dan BPBD Provinsi Sumut berkonsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP,  sekaligus menjajaki apakah dapat dilakukan percepatan tender tanpa proses normal yang memakan waktu. “Mengingat dampak erupsi Gunung Sinabung belum selesai tertangani saat ini dan kemungkinan tetap akan butuh dana besar, kami minta Pemkab tidak segan berkoordinasi dengan provinsi, termasuk bila menyoal kekurangan dana penanganannya,” ungkap Edy.

Edy tampaknya prihatin dengan dampak bencana erupsi Sinabung yang sampai kini tak kunjung tertangani dengan tuntas dan para korban juga tak kunjung pulih secara kesejahteraan ekonominya. Banyak korban erupsi yang kini tidak memiliki lahan dan rumah yang representatif untuk ditinggali dan menunjang kehidupan mereka.

Hal ini juga didukung keberadaan Gunung Sinabung yang seolah tak ramah lagi. Data dari Dansatgas Penanggulangan Bencana Karo yakni Dandim Taufiq Rizal, sampai saat ini, satuan tugas bencana masih memberlakukan zona-zona tertentu di sekitar Sinabung, yang aman dan yang tidak, untuk digunakan beraktifitas oleh warga.  “Anggota koramil selalu berjaga di setiap portal pintu masuk, jadi saat menginjak kawasan zona merah atau wilayah berbahaya, bisa kita himbau agar menjauh,” kata Dandim 0205 Karo Letkol Taufiq Rizal. (ius)

 

post-top-smn

Baca berita terkait