Friday, 19 October 2018

Rencana Regroping Menyisihkan Pertanyaan

post-top-smn

kabid pembinaan SD Ahmad mawerdi.

Sampang, SMN Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang akan meregroping beberapa sekolah dasar di anggap kurang tepat oleh beberapa kalangan, hal ini menarik perhatian LSM Gadjah Mada DPD Kabupaten Sampang, saat di temui sekretaris Gadjah Mada Sayful Romadon menjelaskan” berdasarkan Permendiknas no 36 tahun 2014 tentang pembentukan,  perubahan dan penutupan satuan pendidikan, di sini di jelaskan bahwa yang berhak membuka ,menutup dan merubah adalah kepala daerah bukan dinas pendidikan.

Dan itu harus melalui tahapan dan sosialisasi, serta merelokasi guru yang terdampak, dinas pendidikan hanya mengusulkan, jika di lingkungan satuan pendidikan tidak ada anak usia sekolah, bukan menyuruh lembaga untuk tidak menerima siswa baru, ini aneh menurut saya seharusnya dinas pendidikan itu membangun lembaga pendidika untuk menaikkan IPK Kabupaten Sampang yang selama ini memprihatinkan, apalagi tidak dilayangkan surat resmi supaya lembaga tersebut tidak menerima siswa baru tanpa di landasi aturan yang jelas, seolah-olah dinas pendidikan merencanakan supaya untuk beberapa tahun ke depan lembaga itu kosong dan mau tidak mau regroping terjadi” ungkapnya.

Di temui di ruang kerjanya Kabid Pembinaan SD, Ahmad Mawerdi menjelaskan ” memang Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang akan meregroping sekolah yang tidak memiliki siswa, catatan bukan tidak ada siswanya akan tetapi hanya siswa lanjutan tidak ada siswa baru, demi efisiensi dan bagi guru yang terdampak diharapkan mengajukan  mutasi untuk mengisi di sekolah baru supaya terpenuhi 24 jamnya, bagi guru yang sertifikasi 24 jam ini harus terpenuhi jika tidak tunjangannya akan di cabut, dan bagi sekolah yang tahun kemaren tidak menerima siswa baru di tahun ini pun tetap tidak boleh menerima siswa baru, bukan berarti kita membiarkan anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan akan tetapi di pindah ke sekolah yang lain” ungkapnya

yang menjadi pertanyaan besar di lingkungan masyarakat sampai kapan regroping ini terrealisasi bukan hanya sekedar rencana mengingat banyak dampak yang terjadi dari ketenangan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan tunjangan sertifikasi guru bagi yang dapat jika satu lembaga dengan jumlah guru yang terpenuhi secara otomatis hal ini memaksa mereka untuk pindah ke sekolah lain demi tunjangan.(why)

 

 

post-top-smn

Baca berita terkait