Friday, 24 May 2019

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun Tentang Nota Penghantar 3 Raperda

post-top-smn

 

Dari kiri-Kanan: Didik Rudianto, S.Sos, dr. Asmiyati, Drs. Djoko Santoso, Agus Setyo Budi, SE dan Lely Hardyarini, SE

Dari kiri-Kanan: Didik Rudianto, S.Sos, dr. Asmiyati, Drs. Djoko Santoso, Agus Setyo Budi, SE dan Lely Hardyarini, SE

Madiun, SMN Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam menyampaikan nota penjelasan dalam rangka menghantarkan 3 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Madiun dai acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun (1/3/2016.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, telah dihadiri oleh 44 anggota DPRD Bupati Madiun Muhtarom, Wakil Bupati Madiun Iswanto, Ketua DPRD, wakil ketua DPRD, Anggota DPRD, jajaran Forpinda, SKPD/Satker, BUMD, Camat, sekabupaten Madiun, para asisten staf ahli dan inspektorat.

Rapat paripurna DPRD ini membahas tentang nota penjelasan Bupati Madiun, Muhtarom dalam rangka menghantarkan 3 Raperda Kabupaten Madiun yaitu: 1) Rancangan peraturan daerah Kabupaten Madiun tentang analisis dampak lingkungan. 2) Rancangan peraturan daerah Kabupaten Madiun tentang perubahan atas peraturan daerah No. 15 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Madiun. 3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Retribusi pelayanan kesehatan Kabupaten Madiun.

Tiga raperda yang diajukan pemerintah daerah Kabupaten Madiun Muhtarom kepada DPRD Kabupaten Madiun dalam rapat, Paripurna ini, agar 3 Raperda bida dianalisis dalam penyusunannya melalui rapat dewan bersama SKPD terkait.

Raperda yang pertama pembahasan tetnang ANDALALIN yang bertujuan untuk: a) Memprediksi dampak yang ditimbulannya suatu pembangunan kawasan. b) Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru. c) Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalulintas, jumlah dan lokasi akses serta alternatif peningkatan/perbaikan. d) Mengeidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam menerukan proyek yang di usulkan. e) Sebagai alat pengamanan dan evaluasi terhadap pelaksanaan menejemen dan rekayasa lalu lintas.

Raperda kedua pembahasan tentang penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Penyelenggara pendidikan pada jalur formal dan nonformal, perlu ditata dalam suatu sistem pterpadu yang dapat melindungi terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat dan peserta didik pendidikan melalui jalur informal di selenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Perda yang ketiga tentang perubahan retribusi pelayanan kesehatan yaitu penyesuaian dengan pola terif rumah sakit pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2013 tentang pola tarif badan layanan umum Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan “Jelasnya secaar rinci Buapti Madiun Muhtarom”.

Tiga Raperda ini agar segera dibahas dalam pembukaan DPRD secepatnya, karena demi menunjang pembangunan Kabupaten Madiun lebih baik, lebih sejahtera (Sy/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait