Tuesday, 16 October 2018

Program Perhutanan Sosial, Pemerintah Alokasikan 12,7 Juta Hektare

post-top-smn
Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, SMN – Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat menggarap hutan seluas 12,7 juta hektare. Tapi tidak semua orang berhak menerima program yang disebut perhutanan sosial itu. Hanya orang yang tinggal di kawasan hutan, koperasi, dan kelompok tani yang dapat memanfaatkannya.

Presiden Joko Widodo mengatakan, sekitar 25 ribu desa di Indonesia masih berada di kawasan hutan. “Jumlah penduduk yang belum sejahtera dan berada di kawasan hutan mencapai 10,2 juta jiwa,” katanya ketika menghadiri puncak Hari Kesejahteraan Sosial Nasional di Palangkaraya, Selasa (20/12/2016). Karena itu, pemerintah merasa perlu untuk membuat model pengelolaan hutan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Alokasi 12,7 juta hektare perhutanan sosial tersebut merupakan tahap awal untuk periode 2015-2019. Sebagai permulaan, program ini mengambil lokasi di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Secara simbolis presiden bersama Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya menyerahkan surat izin pengelolaan hutan desa dan hutan tanaman rakyat (HTR) kepada sejumlah koperasi gabungan petani. Tidak jauh dari hutan itu terdapat pabrik pengolahan pengolahan kayu lapis atau bare core milik swasta.

Kerja sama antara petani, koperasi, dan industri kayu di Pulang Pisau ini merupakan yang pertama di Indonesia Jika berhasil, konsep serupa akan diterapkan di wilayah lain. Presiden berharap model pengelolaan ini bisa mengembalikan kejayaan industri kehutanan berbasis HTR. Model sebelumnya, konsesi hanya diberikan perusahaan besar. “Sekarang kami berikan ke petani, gabungan koperasi, dan rakyat,” ujar Jokowi.

Pemerintah berharap produk hasil pengelolaan hutan ini akan berorientasi ekspor. Harga barangnya akan dikaji secara nilai kewajaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara soal pengelolaan hutan akan ada pihak akademisi dan lembaga swadaya masyarakat terlibat di dalamnya.

Selain memanfaatkan sumber daya hutan, petani juga diajak untuk menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Wilayah Kalimantan yang didominasi oleh lahan gambut cocok untuk ditanam pohon sengon. Pemerintah menghitung, dalam 4-5 tahun pohon itu sudah bisa panen.

Siti mengatakan, konsep menanam pohon juga bersamaan dengan tanaman agroforestry, seperti jagung. Dengan cara itu, dalam satu hektare hutan, tanaman penyela itu bisa menghasilkan Rp 11 juta per bulan. Hal ini sesuai arahan presiden agar masyarakat tidak hanya menanam atau merawat butan tapi memperoleh pendapatan produktif.

Dari 12,7 juta haktare areal perhutanan sosial, sebesar 1,6 juta hektare akan berada di Kalimantan Tengah. Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan upaya percepatan pemanfaatan perhutanan sosial. Saat ini telah terbentuk 1.737 kelompok usaha perhutanan sosial. “Presiden mengamanatkan agar akses ke pasar untuk hasil perhutanan sosial harus lebih baik. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk memperkuat mereka dalam menjalankan usaha,” kata Siti.

post-top-smn

Baca berita terkait