Tuesday, 12 December 2017

Program Benih pokok dan sebar Bawang merah di duga sarat Pungli

post-top-smn

ilustrasi

Nganjuk, SMN – Pengurus kelompok Tani Tunas Tani dsn Ngasem Desa Sumberejo Kecamatan Gondang diduga lakukan pungutan liar pada program kawasan bawang merah yang diterimanya. Dengan dalih untuk kas dan operasional, benih bawang merah yang harusnya di terima petani secara cuma-cuma di wajibkan membayar sebesar Rp 5.000,- /Kg. Poktan tunas tani menerima bibit bawang merah sebanyak 4,450 ton. Sehingga dana pungutan yang terkumpul sebanyak 4.450 kg X Rp 5.000,- = Rp 22.250.000,-.
Seperti diungkapkan Tarnol, ketua poktan Tunas tani saat ditemui Suara Media Nasional.co.id (25/11/17) dirumahnya.

Apa yang terjadi di poktan tunas tani bertentangan dengan tata cara juklak juknis pelaksaan program yang ada pada Bab VIII tentang pembinaan pada huruf b yang berbunyi, Membebaskan diri dari praktik korupsi,kolusi dan nepotisme dimana bertitik berat pada Kolusi yang diartikan secara garis besar, Kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara. seperti keterangan yang diberikan Tarno bahwa Harga tersebut di sepakati oleh seluruh kelompok tani penerima yang berada di Desa sumberejo.

Delik tersebut diduga juga bertentangan dengan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Yang Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Yang diatur didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP Yakni Pasal 368 KUHP,Pasal 415 KUHP,Pasal 418 KUHP dan Pasal 423 KUHP.

Selain itu perbuatan tersebut di duga tidak sesuai dengan Mekanisme Penyaluran Pemerintah dimana dijelaskan Serah terima barang Diatur oleh Satker masing-masing mengacu kaidah tertib administrasi,tertib fisik,dan tertib hukum dimana tidak ada hukum yang mengatur memperbolehkan pungutan liar atas dasar keputusan bersama (Kolusi) dimana tidak adanya peraturan program yang mengatur untuk diadakannya pungutan atas program tersebut.

“Ya Mas di Sumberejo ini memang semua kelompok yang mendapat disamaratakan bayar kasnya Rp 5000,-/Kg “Imbuhnya”.(Ian/Rmb)

post-top-smn

Baca berita terkait