Friday, 25 May 2018

Polri, TNI dan Masyarakat, Bersama-sama Atasi Ancaman Radikalisme

post-top-smn
Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo saat menjabati para tokoh ulama

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo saat menjabati para tokoh ulama

Jember, SMN – Atas berbagai ancaman bahaya radikalisme  terhadap bangsa Indonesia saat ini, Kapolres Jember, AKBP Kusworo  Wibowo menegaskan kalau ancaman tersebut sangat sulit untuk diprediksi.

Hal ini disampaikan Kapolres, pada saat menghadiri acara Lajnah Pembina Akhlak Islam (LIPAI) yang bertempat di rumah Kepala Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari, Irma Winarsih SH, Sabtu (5/8).

“Ancaman bangsa ini yakni masalah radikalisme dan terorisme yang memporak-porandakan kehidupan berbangsa kita, sudah tidak bisa kita deteksi dengan baik, siapa kawan dan lawan sulit dilihat dengan jelas. Bayangkan sholat saja ternyata ada yang mengancam,” paparnya.

Untuk itu, kata AKBP Kusworo, dirinya meminta kepada seluruh pihak agar selalu waspada agar tidak lagi kecolongan akan adanya aksi terorisme ataupun faham radikalisme.

“Teror terhadap aparatur pemerintah termasuk pegawai negeri sipil maupun polisi sama saja dengan melawan negara” jelasnya.

Dengan ditandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 oleh Presiden pada 10 Juli 2017 lalu, kata Kapolres Jember hal ini menuai banyak dukungan dari beragam pihak. Tak hanya partai politik pendukung pemerintahan saja, tapi dukungan juga datang dari beragam lapisan masyatakat Indonesia.

“Mereka menyambut gembira hadirnya Perppu sebagai langkah taktis dan strategis Pemerintah Jokowi-JK dalam melindungi Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia,” bebernya.

Ditambahkan Kapolres bahwa sebuah dukungan terhadap aturan pembubaran ormas radikal tersebut muncul karena saat ini penyebaran paham radikalisme di Indonesia sangat masif dan terstruktur.

“Apabila dibiarkan maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Perppu tersebut dibutuhkan untuk memberi landasan hukum pembubaran ormas radikal dan anti-Pancasila, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” jelasnya lagi.

Dari informasi yang dikumpulkan media, bahwa Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) bersama 13 Ormas Islam mendukung hadirnya Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan ini. Sebelumnya, mereka mendesak Pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan mengenai ormas anti-Pancasila.

“Perppu akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas. Pasca beberapa ormas dibubarkan, hendaknya seperti NU dan Muhammadiyah bisa merangkul seperti HTI,” kata AKBP Kusworo.

Dengan tegas Kapolres mengatakan bahwa  diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakatan. Karena UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai lagi.

“Tidak benar kalau klaim Pemerintah saat ini anti dan memusuhi umat Islam. Pelarangan HTI bukan berarti memusuhi Islam, tetapi memberantas segala kemungkinan yang dapat merobohkan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Selain Kapolres Ke yang hadir acara tersebut dihadiri oleh Kasat Intel, Muspika, dan beberapa tokoh agama dari Jember dan luar Jember.

“Turut hadir antara lain Kyai Satid Jauhari Jember, Kyai Samsul Arifin Mayang, Kyai Amyal Maesan Bondowoso, Kyai Sahri Kranjingan, Kyai Abdurahman Mumbulsari, Kyai Kholik Mumbulsari, Gus Ali Mumbulsari dan Ketua Sekti,” kata Jumain Ketua Serikat Tani Independent (Sekti) saat dimintai keterangan terkait acara itu.

Sekti sendiri, menurut Jumain sangat mengapresiasi kesigapan Kapolres yang cepat dan tanggap dalam merespon kebijakan nasional, dan mau belusukan langsung termasuk ke desa desa di wilayah Kabupaten Jember.

“Waktu itu memang Kapolres meminta kepada seluruh pihak baik Polri, TNI, dan masyarkat agar bersama mencegah terjadinya aksi teror, seperti contoh dengan kembali mengaktifkan seperti sistem siskamling warga,” tambah Jumain.

Kalau perlu, kata Jumain harus kembali menggerakkan ‘pemolisian’ di tingkat RT/RW. Kalau ada yang menginap lapor. Ini yang sudah mulai memudar.

Sekti juga menilai profesionalisme aparat kepolisian sudah semakin meningkat, di mana tingkat disiplin yang diterapkan Kapolri sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan anggota Polri untuk menjaga Kamtibmas.

“Profesionalisme dan disiplin anggota Polri sekarang akan sangat berpengaruh terhadap ketegasan penindakan hukum oleh Kepolisian RI tanpa pandang bulu demi menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi masyarakat,” ujarnya.

Sebab keberhasilan kepolisian juga harus didukung informasi keterbukaan dan keberanian masyarakat menyampaikan informasi kepada kepolisian atas semua gelagat dinamika yang ada di masyarakat.

“Persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tetaplah yang paling penting. Jangan sampai keutuhan yang telah terjalin selama ini tercabik-cabik karena ulah kelompok yang hendak mengubah haluan dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

post-top-smn

Baca berita terkait