Saturday, 23 March 2019

Plt. Kadinkes Bukan Dari Sarjana Kesehatan, Tapi Seorang Insinyur

post-top-smn

Lumajang, SMN –  Mutasi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang yang terkesan asal asalan,  dr Buntaran Supriyanto M Kes,,  sebagai Plt Bupati Lumajang sangat tidak setuju, apalagi tidak ada kepentingan yang mendesak,  hal itu disampaikan beliau saat ditemui beberapa awak media, Rabu 22/2.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 971 Tahun 2009, pada BAB V tentang Kompetensi Pejabat Struktural Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota, dan  nomor 74 tahun 2016 pasal 9e tentang kewenangan Plt bupati, menyebutkan bahwa, Plt Bupati Melakukan pengisian dan penggantian pejabat, berdasarkan Perda peraturan daerah, setelah mendapat ijin tertulis dari menteri.

“Sementara ini, Plt Dinkes Kabupaten  Lumajang, yaitu Ir Agus Widarto, mantan Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Sekda Lumajang,  bukan berlatar belakang dari pendidikan Sarjana Kesehatan, dan itu yang tidak saya setujui sebenarnya,” kata dr Buntaran di ruang kerjanya siang ini.

“Selama ini saya tidak pernah diajak musyawarah dari awal, jadi saya tidak tahu harus bertanya apa. Kesimpulannya masih belum urgent,” ungkapnya lagi.

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang yang sekarang itu background pendidikannya adalah Insyinyur dan itu yang membuat dr Buntaran tidak setuju,  karena akan sulit untuk memahami dunia kesehatan. Sebagai Plt Kepala Dinkes itu, butuh kompetensi khusus dan pekerjaan itu harus fokus, dan tidak boleh disambi-sambi, paparnya.

Namun dr Buntaran dan jajaran terkait masih mempelajari apa boleh pihaknya mengganti Plt dinas yang satu dengan Plt lainnya.

“Dalam ketentuannya sih boleh, tapi harus ada persetujuan menteri. Kalau saya sebagai Plt boleh mengganti, maka akan saya ganti dengan yang lebih kompeten dan lebih baik lagi,” imbuhnya.

“Dampak, dari pekerjaanyang tidak sinkron tersebut  tidak akan bisa optimal hasilnya. Pasti akan banyak kekurangan disana sini. Sebab Kadinkes harus mengetahui betul persoalan yang ada di lingkup Dinkes secara keseluruhan.

“Seperti program imunisasi difteri, dari 121.745 sasaran ORI imunisasi difteri, sampai saat ini masih terealisasi  sekitar 49,80 persen saja, dan 42,96 persen cakupan yang belum terealisasi,”  Kalau Kadinkes tidak memahami persoalan kesehatan, bagaimana program bisa optimal tambahnya.

Ditegaskan lagi oleh dr Buntaran bahwa  yang nantinya akan dilakukannya itu bukan karena like and dislike, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan adanya beberapa desakan dari luar, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lumajang. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait