Saturday, 20 October 2018

PJL Anggaran DD 2018 Desa Bangbayang Tidak Sesuai PIP/ Bestek

post-top-smn

Papan Informasi Perkerjaan (PIP) .

Sukabumi, SMN – Pembangunan Jalan Lingkungan (PJL) Proyek DD yang dikerjakan dengan Swakelola yang berlokasi di Kampung Tugu Rt 01/02 Desa Bangbayang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Proyek PJL ini menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018, memasang Papan Informasi Perkerjaan (PIP) serta Nama dan Anggaran yang digunakan.

Dilihat dari Papan Proyek Pelaksanaan (P3) Pembangunan Jalan Lingkungan (PJL) yang bersumber dari Dana Desa (DD) ini sebesar Rp. 93. 497. 000, dengan Volume panjang 300 m, lebar 2,5 m, dan tebal 2,5 cm.

Namun Pelaksanaan dan  Anggaran serta Volume tidak sesuai bestek berdasarkan P3 yang ada.

Menurut salah satu warga yang menjadi Ketua Pelaksanaan PJL Hj Uus ketika ditemui di rumahnya mengatakan,” Anggaran yang kami terima hanya Rp. 75. 000. 000,- dan tidak ada istilah Anggaran ini masuk kantong sendiri, karena ketika waktu Pemberian Anggaran untuk PJL ini disaksikan oleh Tokoh Masyarakat”, Tuturnya.

Setelah mendapatkan Informasi tersebut Wartawan SMN, langsung mendatangi Proyek DD tersebut dan kita ukur ternyata Panjang Volume hanya 100 m lebih, sedangkan di Papan Proyek Pelaksanaan 300 m, jelas Ukuran Volume tidak sesuai berdasarkan Papan Informasi.

Informasi yang dihimpun di lapangan oleh wartawan SMN beserta rekan. pekerjaan tersebut diduga tidak transparan dan tidak sesuai dengan bestek.

“Sejak pencairan DD tahap awal 20 persen sampai pencairan 40 persen tahun 2018  kami tidak pernah tahu dan tidak pernah ada keterbukaan dari Desa kepada masyarakat, maka dari itu ketika ada proyek ini kami langsung menyikapi bahwa warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ini,” Ungkap warga Deni (40) kepada Wartawan SMN.

Lanjutnya, Kami tidak menanyakan Anggaran yang kami terima hanya Rp. 75. 000. 000,- sedangkan di Papan Informasi Rp. 93. 497. 000,- karena kami tidak bisa apa-apa, ketika kami menerima Anggaran tersebut menurut Kepala Desa (Kades) bahwa itu dipotong Pajak PPH dan PPN, tapi tidak ada data dan rincian secara detail,” Ungkapnya.

Seharusnya Kepala Desa harus menjelaskan secara terperinci Anggaran PJL ini, supaya warga mengetaui Nilai Dana Perkerjaan tersebut sebagai bentuk Keterbukaan Publik, sesuai Expektasi masyarakat untuk mencerminkan Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Transparan.

Pemerintahan Desa harus mengikuti peraturan yang ada, berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Karena dalam Undang-undang itu mengatur mengenai hak Masyarakat Desa, bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan Informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi Kegiatan Penyelenggaraan  Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga memperoleh Pelayanan yang sama dan juga Adil. (Fad)

post-top-smn

Baca berita terkait