Sunday, 21 October 2018

Perda SPD Ditetapkan, Ngawi Miliki 19 Dinas

post-top-smn
Penandatanganan tiga raperda tentang Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa di DPRD Ngawi 24 Oktober 2016.

Penandatanganan tiga raperda tentang Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa di DPRD Ngawi 24 Oktober 2016.

Ngawi, SMN – DPRD Ngawi akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD) yang sempat mandeg beberapa minggu. Sebelumnya Ranperda SPD bersama Raperda Perangkat Desa dan Ranperda Badan Permusyawaratan Desa sudah diparipurnakan 29 September 2016. Namun Saat itu hanya berisi pembacaan nota dari bupati disambung dengan pembacaan Pandangan Umum fraksi-fraksi di DPRD.

Rupanya untuk membahas PU fraksi ini Pemkab membutuhkan waktu yang lama terbukti dengan kelanjutan Paripurna pembahasan ranperda baru dilaksanakan pada 24 Oktober 2016 atau hampir sebulan sejak paripurna pertama dilaksanakan. “Selain karena banyak jadwal yang berbenturan, juga memerlukan kecermatan dalam memutuskan Ranperda SPD ini,” ungkap Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

Bupati Ngawi yang juga akrab disapa Kanang ini menerangkan, dengan adanya Perda terbaru ini, akan ada 19 Dinas di lingkup pemerntahan daerah. 15 Dinas diantaranya adalah Dinas tipe A sedangkan untuk 4 dinas tipe B. Sekretariat Pemkab, Sekretariat DPRD dan inspektorat adalah beberapa dinas yang diusulkan ke Pansus DPRD dalam tipe A. “Sesuai beban kerja dan nantinya juga akan segera dilaksanakan penyesuaian dan amanat untuk membuat Perda SPD ini sebenarnya sudah harus dilaksanakan sebelum akhir tahun ini,” ujarnya.

DPRD sendiri menyetujui adanya SPD yang baru namun meminta Pemkab agar langsung menindaklanjuti dengan pelaksanaan di lapangan. Apalagi beberapa dinas termasuk akan segera hilang seperti Badan peternakan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Demikian pula dengan Dinas PU Pengairan dan Dinas PU Bina Marga yang harus segera bergabung. “Beberapa penyesuaian harus segera dilakukan Pemkab, terutama menyangkut nasib pegawai-pegawai, ini karena ada PNS yang statusnya ditarik ke provinsi, demikian pula untuk mengatur dinas yang tiba-tiba menjadi begitu besar seperti Dinas Pertanian,” ungkap Slamet Riyanto, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu Anas Hamidi dari Fraksi PKB menilai Pemkab harrus lebih bekerja keras mensosialisasikan Perda SPD yang baru ditetapkan DPRD.  Selain itu juga harus bisa menambah etos kerja bagi PNS serta membangkitkan rasa pengabdian dan pelayanan pada  masyarakat.

Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi juga mengungkapkan, adanya perombakan untuk Susunan Perangkat Daerah (SPD) dalam Perda yang baru diharapkan membawa dampak positif. Terurama dalam hal penganggaran dan efektifitas kerja. “Dengan susunan yang diusulkan Pemkab dan sesuai PP ini saja, sudah bisa menghemat sekitar Rp 400 miliar daripada sebelumnya,” ujar Antok, sapaan akrab Ketua DPRD Ngawi ini.

Kabupaten Ngawi termasuk satu dari sekian banyak kabupaten di Jawa Timur yang alot dalam menentukan perangkat daerahnya menyesuaikan aturan yang baru.  Pelaksanaan Perda SPD ini di Ngawi, diprediksi baru fektif berjalan pada 2017 dan sampai saat itu, semakin banyak pejabat Ngawi yang memasuki masa pensiun.  (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait