Monday, 21 January 2019

PERCEPATAN KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL

post-top-smn

bisa

LUMAJANG, SMN – Menindaklanjuti Implementasi Permen LHK No. 83 tahun 2016 dan Permen LHK No.39 Tahun 2017, serta untuk memberikan pencerahan tentang hukum kehutanan kepada segenap Ketua LMDH Lingkup Kabupaten Lumajang, KPH Probolinggo, Perum Perhutani dan bank BNI melakukan kegiatan sosialiasi tentang Perhutanan Sosial serta Hukum Bidang Kehutanan, pada Sabtu (12/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk gerak kerja cepat, untuk percepatan implementasi Perhutanan Sosial, (Kemitraan Kehutanan (PHBM)), agar cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi bisa terwujud.

Pemerataan ekonomi ini bisa dilakukan melalui akses kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial, yang sebelumnya lebih dikenal dengan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan tersebut, Administratur/KKPH Probolinggo Ir. Tubagus Aep Saipudin menyampaikan, bahwa beliau mengapresiasi rekan-rekan LMDH yang telah bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam rangka implementasi PHBM.

“LMDH harus berperan aktif untuk ikut menjaga kawasan hutan agar hutan lestari, dan masyarakat boleh mengakses kawasan hutan untuk dapat dimanfaatkan, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan manfaat hutan secara ekologi, sebagai penghasil oksigen, pencegah banjir dan erosi melalui Perhutanan Sosial”, pesannya.

Sementara itu, Adm/KKPH Probolinggo, Ir.Tubagus juga menyampaikan, agar LMDH melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai mitra dari Perum Perhutani.

Di sisi lain, Wakil Adm/Kepala Perhutani SKPH Lumajang Muchlisin, S.Hut yang juga hadir dalam implementasi tersebut juga banyak memberi wawasan tentang perhutanan.

“Masyarakat harus memperhatikan dan taat terhadap Rambu-rambu implementasi Perhutanan sosial, mulai dari tidak berubahnya fungsi dan manfaat hutan, tidak boleh memperjualbelikan kawasan hutan, tidak boleh menSHMkan kawasan hutan sbg hak milik, tidak boleh diagunkan sebagai jaminan pinjaman, sehingga cita-cita untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera tidak hanya cita-cita belaka namun menjadi sebuah kenyataan”, paparnya. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait