Monday, 23 July 2018

Pengguna Narkoba Tak Usah Takut Ajukan Diri Untuk Rehabilitasi

post-top-smn
iptu haryono saat memberikan paparan kepada peserta

iptu haryono saat memberikan paparan kepada peserta

Lumajang, SMN – Para pecandu narkoba diminta tidak perlu takut mengajukan diri untuk menjalani rehabilitasi, baik di rumah sakit yang sudah ditetapkan atau di klinik yang telah menjadi institusi penerima wajib lapor (IPWL), atau di klinik BNN Kabupaten Lumajang sebagai lembaga pelayanan rehabilitas untuk pecandu narkoba.

“Jangan takut lagi untuk mengajukan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, sebab semua akan dilayani oleh IPWL, dan gratis,” kata Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Lumajang, Anang Subianto, kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di lingkungan swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat bersih narkoba, Kamis (31/8) siang tadi di aula pertemuan salah satu rumah makan.

Anang juga mengatakan, bahwa layanan rehabilitasi untuk pecandu merupakan bagian dari upaya memutus rantai jaringan narkoba.

“Di Lumajang ada empat IPWL yang tersedia, yaitu RSUD dr Haryoto Lumajang, Rumah Sakit Umum (RSU) PG Djatiroto, RSU Wijaya Kusuma dan Klinik Bunda,” jelasnya.

Menurut Anang, di Luamajng ini, sebenarnya banyak pecandu yang ingin sembuh dari ketergantungan mereka tetapi takut mengajukan diri untuk mengikuti rehabilitasi.

“Ini perlunya sebuah sosialisasi kepada masyarakat, padahal mereka akan dilayani dan tak akan ditindak secara hokum, bila mengikuti rehabilitasi, dan itu jangan sampai kasusnya tertangani oleh pihak kepolisian,” ujar dia lagi.

Mereka itu, menurut Anang adalah korban, jadi mereka harus disayangi, apalagi mereka hanya para pengguna.

“Atas hal itu, kami juga sudah kerap menggelar tes urine mendadak di sejumlah tempat hiburan dan sekolah, untuk mengurangi peredaran narkoba. Mereka yang kedapatan mengonsumsi narkoba berdasarkan tes tersebut disarankan untuk menjalani rehabilitasi dibawah pengawasan kami,” tambahnya.

Sementara itu, menurut KBO Satreskoba Polres Lumajang, Iptu Haryono mengungkapkan jika  program P4GN ini adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri.

“Kami akui peredaran narkoba di Lumajang ini sangat besar dan kasusnya juga banyak, terakhir kali adasekitar 40 kasus. Dan itu melihatkan warga sipil sampai aparat,” katanya.

Di Lumajang diungkapkan Iptu Haryono memang sangat fenomenal dalam kasus narkoba ini. Masyarakat diminta aktif dan harus bersama-sama mencegah. Dikatakan pula bahwa pihaknya sudah menahan 44 orang tersangka yang sudah ditangani dalam sepekan ini.

“Hukuman yang diganjar minimal 2 tahun untuk kasus narkoba ini. Seperti kasus di Selok Awar Awar, ternyata, ada pengedarnya. Dan dia telah dihukum 10 tahun 4 bulan. Belum lagi ada  ladang ganja tahun 2016 di kota Lumajang dan juga lading ganja di kecamatan Pronojiwo, bahwkan daerah Sumberurip juga banyak,” bebenrya juga.

Penggunan dan pengedar narkoba ini, menurut Iptu Haryono akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35/2009, tentang Narkotika, yang ancamannya sangat berat.

“Mereka yang mengetahui adanya keberadaaan bahan-bahan narkotika namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan pasal. Pasal itu tercantum dalam Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009, yang menyebutkan ada penyalahgunaan narkoba, tapi tidak melaporkan,” ujarnya lagi.

Pasal yang dimaksud menurut Iptu Haryono, yakni Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal itu, dijelaskan tiga unsur, pertama unsur setiap orang, kedua unsur dengan sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika.

Jika memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang bersangkutan dapat dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman sau tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 50 juta. Bersamaan dengan itu, jika yang bersangkutan terbukti positif, juga akan menjalani rehabilitasi.(atk)

post-top-smn

Baca berita terkait