Tuesday, 23 July 2019

Penanggulangan Bencana Tanggung jawab Bersama Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

post-top-smn

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni Canangkan Gerakan Penanggulangan Bencana Bersama Masyarakat

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni bersama istri tercinta dan Forpimda saat tiba di lokasi sungai yang dibersihkan

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni bersama istri tercinta dan Forpimda saat tiba di lokasi sungai yang
dibersihkan

Ponorogo, SMN – Diakibatkan banyaknya Bencana Alam yang terjadi di Indonesia sekarang ini terutama banjir, yang dilakukan pemerintah saat ini penanggulangan bencana dengan cara pencegahan terjadinya bencana melalui pembersihkan saluran-saluran air dan sungai . Hal ini juga dilakukan pemerintah kabupaten Ponorogo yang telah dihelat melalui apel pengurangan resiko bencana bersama-sama dengan masyarakat dan diikuti oleh seribu relawan bersih-bersih sungai. Hadir dalam giat ini Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Forpimda, BPBD Jawa Timur, Plt Kepala BPBD Ponorogo Bedianto, para relawan sekolah sungai serta segenap masyarakat yang hadir bertempat di Makodim 0802 Ponorogo pada hari Ahad 9/10 kemarin.

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni dalam sambutannya menyampaikan, Bencana alam yang dirasakan saat ini semakin banyak kejadian bencana, secara nasional bencana alam selalu meningkat dari tahun ke tahun hingga menunjukkan angka kisaran delapan puluh persen, terutama hidro mikrologi yang disebabkan oleh faktor air dan cuaca seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, bencana alam meningkat akibat terjadinya perubahan iklim global. Pada tahun 2016 ini di Indonesia terjadi hujan terus menerus tanpa musim kemarau yang biasa dikenal dengan kemarau basah dan sering mengakibatkan banjir serta mengganggu siklus bercocok tanam bagi petani, katanya.” Kerugian ekonomi yang diakibatkan bencana menjadi beban masyarakat dan pemerintah karena kerusakan-kerusakan infrastruktur dan oleh karena itu untuk menanggulangi bencana yang akan datang, pemerintah mempromosikan gerakan nasional pengurangan resiko bencana yang dibangun mulai tingkat terbawah hingga atas. Gerakan nasional pengurangan resiko bencana menuju Indonesia yang tangguh berkelanjutan dan sejahtera menjadi bagian dari komitmen politik untuk melaksanakan revolusi karakter bangsa melalui budaya aman, kolektif dan gotong royong, ” paparnya.” Sesuai Undang-Undang no 24 tahun 2007, Penanggulangan bencana tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, ”imbuhnya. Pihaknya juga berharap, Komunitas sungai yang telah terbentuk diantaranya keluraha surodikraman, Paju, Kepatihan, Brotonegaran, Pakunden dan Purbosuman dapat bekerja dengan sungguh-sungguh semoga nantinya bisa mendorong masyarakat untuk peduli dan tanggap pada lingkungan sekitarnya dan dapat mengubah pola pikir masyarakat ahan agar hidup bersih, tidak membuang sampah di sungai serta menjaga kelestarian sungai, ” Pungkasnya.

Bupati Ponorogo bersama Forpimda,masyarakat dan BPBD saat melakukan bersih-bersih sungai

Bupati Ponorogo bersama Forpimda,masyarakat dan BPBD saat melakukan bersih-bersih sungai

Sementara itu masih dalam kesempatan yang sama dan waktu yang sama hal senada juga dibeberkan oleh Plt Kepala badan penenggulangan bencana daerah (BPBD) Ponorogo Bedianto. Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan, kegiatan ini berdasar atas Peraturan Pemerintah RI no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Presiden RI no 8 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana yang bertujuan memfasilitasi serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam melakukan gerakan pengurangan resiko bencana melalui kegiatan penguatan kelembagaan, yang diimplementasikan dengan membentuk komunitas pecinta sungai dan diberi nama sekolah sungai Indonesia.Sedangkan giat gerakan resiko pengurangan bencana tersebut dibiayai RAPB tahun 2016, Jelentereh Bedianto. (Wied/Hms/Adv)

post-top-smn

Baca berita terkait