Monday, 21 January 2019

Pemprov Jatim Jatah Raskin Hanya 2,8 Juta Warga

post-top-smn

JATAH RASKIN

Surabaya, SMN  – Sebanyak 2.857.469 RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) Jatim kembali bakal menerima program raskin (beras untuk masyarakat miskin).

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Made Sukartha kepada wartawan di Hotel Elmi Surabaya, Selasa (24/2/2015) mengatakan, pada tahun ini, Jatim telah mendapat pagu raskin yang sama seperti 2013 dan 2014 yang lalu. Yaitu, sebesar 514.344.420 kilogram, untuk 2.857.469 RTSPM di 8.506 desa/kelurahan pada kabupaten/kota se-Jatim.

“Program ini kembali dilakukan sebagai bentuk intervensi riil negara dalam pemberian subsidi pangan, untuk ketahanan pangan dan gizi masyarakat,” katanya.

Penetapan pagu raskin 2015 Provinsi Jatim dilakukan Menko Kesra sesuai dengan surat tanggal 17 Oktober 2015 Nomor: B-195/MENKO KESRA/X/2014 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015. Selanjutnya, Gubernur Jatim juga menetapkan pagu raskin kabupaten/kota tahun 2015 melalui surat tanggal 6 November 2014 Nomor :518/25465/021/2014 Perihal Pagu Raskin Kabupaten/kota se Jatim Tahun 2015.

Made menjelaskan, sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, pemkab/pemkot dibolehkan membuat kebijakan untuk menambah pagu raskin bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak termasuk dalam RTSPM raskin 2015. Namun penambahan tersebut harus didanai masing-masing APBD kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh memotong pagu RTSPM yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Contohnya, Pemkot Madiun pada tahun ini mengalokasikan APBD-nya untuk pelaksanaan penambahan pagu raskin bagi RTM di wilayah Kota Madiun yang belum tercantum pada RTSPM sebanyak 2.034 RTSPM. Itu boleh,” jelas Made saat Launching dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 di Jatim ini.

Lebih lanjut, Made mengatakan, program raskin ini dapat dipakai sebagai sebuah kelola laboratorium dalam tata kelola yang baik (good governance). Selain itu, juga dapat mencairkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemahaman kearifan lokal, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala desa sebagai salah satu unsur penting dalam era demokrasi.

Menurut dia, program raskin sempat didiskusikan apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Namun karena banyaknya manfaat yang didapat, akhirnya pemerintah menetapkan program raskin dilanjutkan.

“Apabila program ini tidak dilanjutkan, maka pendapatan masyarakat miskin akan lebih besar lagi turunnya, yaitu mencapai 22 persen dan konsumsi kalori keluarga miskin akan berkurang sebesar 8 persen. Sehingga jumlah masyarakat yang kelaparan dan kekurangan gizi akan semakin bertambah,” pungkasnya. (brtjtm/ed)

post-top-smn

Baca berita terkait