Sunday, 27 May 2018

Pemprov Implementasikan Bantuan Industri Berbasis UMKM

post-top-smn
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Zainul Lutfi

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Zainul Lutfi

Sidoarjo, SMN – Program penguatan bagi pelaku UMKM atau industri berbasis UMKM yang dilakukan oleh Pemprov Jatim telah digedok dalam APBD 2017. Ini diharapkan dapat segera dimplementasikan atau disalurkan pada pelaku UMKM yang ada di Jatim.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Zainul Lutfi ditemui di Sidoarjo, Kamis (24/11) mengatakan, bantuan Pemprov Jatim lewat APBD ini sudah ditunggu pelaku UMKM di wilayah Surabaya – Sidoarjo untuk mengembangkan usaha UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) ini.

“Oleh karena itu kami berharap di 2017 bukan hanya tema dan slogan saja APBD 2017 Industri berbasis UMKM, tapi diimplementasikan dalam kerangka anggaran di Jatim yang kemudian bisa mengembangkan pelaku UMKM,” ujarnya.

Menurut Zainul Lutfi yang merupakan politisi asal Fraksi PAN ini, di era MEA ini para pelaku UMKM sangat membutuhkan bantuan dan sentuhan nilai tambah dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya baik mulai packging atau melakukan kemasan secara teknologi kepada para pelaku UMKM.

Oleh karena itu, diharapkan bantuan UMKM yang ada di APBD Provinsi Jatim pada 2017 ini bisa diarahkan ke arah sana, yaitu mulai cara kemasan atau packging secara teknolgi pada pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM bisa bersaing di era MEA ini.

“Ingat ditengah ekonomi yang kurang bagus ini, pelaku UMKM ini merupakan penyumbang ekonomi bagi Jatim sehingga mampu membuat pertumbuhan ekonomi Jatim diatas nasional,” ujarnya.

Pihaknya juga menyarankan agar dana buat pelaku UMKM yang ada di Bank Jatim ini bisa berjalan, yaitu pertama penyederhanaan terhadap mekanisme bantuan kepada pelaku UMKM sehingga para pelaku UMKM ini bisa terlayani dengan baik. Kedua yaitu sosialisasi bantuan UMKM tidak hanya dilakukan bank Jatim saja, tapi sosialisasi juga dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga Dinas Perindustian dan Perdagangan Provinsi Jatim, karena dua dinas tersebut memiliki data UMKM di Jatim.

“Dengan adanya kerjasama Stakeholder terkait tersebut diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat pelaku UMKM di Jatim. Pihaknya  juga akan melakukan koordinasi dengan bank UMKM untuk melakukan evaluasi terkait bantuan UMKM ini,” ujar Zainul Lutfi yang juga politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) jatim I wilayah Surabaya – Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim, M. Basuki mengapresiasi dan menyambut positif program dari pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu menjadikan provinsi industri yang berbasis UMKM. Pasalnya bantuan bagi pelaku UMKM saat ini perlu dilakukan agar UMKM di Jatim bisa bersaing menghadapi MEA tahun ini, dan juga menaikan taraf kehidupan rakyat.

Basuki yang juga Politisi asal Fraksi Gerindra Jatim, agar bantuan bagi pelaku UMKM ini tepat sasaran pihaknya menyarankan kepada pemprov Jatim agar melibatkan  Pemkab/Pemkot untuk mengerakkan seluruh jajarannya mulai kepala dinas terkait sampai camat dan kepala desa untuk ikut andil dalam realisasi program tersebut. “Pemerintah Kabupaten/Kota lah yang lebih tahu daerahnya dan camat maupun kepala desa sangat paham warganya yang membutuhkan program kredit tersebut,” ujarnya. (pca/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait