Monday, 23 July 2018

Pemkot Blitar Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut–Turut

post-top-smn

Kota Blitar, SMN Prestasi membanggakan kembali diraih Kota Blitar. Untuk ke delapan kalinya berturut-turut, Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP itu diserahkan Plt. kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Ayub Amali, kepada Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, di Auditorium BPK RI Surabaya, Jum’at (25/5). Turut mendampingi penerimaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan. Di bawah kepemimpinan Samanhudi, Pemerintah Kota Blitar telah menerima opini WTP selama 8 (delapan) kali berturut – turut. Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Blitar ini berharap opini WTP ini menjadi pemacu bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Blitar untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Blitar, Santoso setelah menerima penghargaan menyatakan bahwa dari tahun ke tahun kriteria penerima WTP semakin sulit. “Opini ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota Blitar memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan – undangan. Posisi pengelolaan keuangan yang sudah on the right track ini harus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Blitar”, jelas Wawali.

Secara khusus, Wawali menyampaikan apresiasi atas peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kota Blitar yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan opini WTP ini. “APIP saat ini perannya dominan dan memang dibutuhkan APIP yang memahami aturan, mengarahkan dan memotivasi OPD dalam melaksanakan peraturan perundangan”, jelasnya

Opini WTP ini didapat berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2017. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akuntansi pemerintahan, Kecukungan pengungkapan, efektivitas system pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Rudy Wijonarko menjelaskan ada tiga langkah kunci yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar sehingga meraih WTP. Pertama, Komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk membangunan pengelolaan keuangan yang akuntabel, trasnparan, dan mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Kedua, ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundangan oleh aparatur. Ketiga, inovasi dalam memperbaikii sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sekda mengakui dari tahun ke tahun meraih WTP kriterianya semakin sulit. Peran aparat pengendali internal pemerintahan (APIP) dinilai Sekda penting dalam mewujudkan opini tertinggi dalam penilaian BPK ini. “ Dengan peran APIP langkah – langkah preventif dapat dilakukan oleh pengendali internal. Hal – hal yang tidak diinginkan dapat dicegah“, jelas mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar ini.

Peningkatan kriteria penilaian tahun ini dan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Blitar. Penghargaan ini diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar telah sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar dinilai memiliki kepatutan yang tinggi terhadap peraturan perundangan. WTP ini juga menjadi bukti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi optimal dan bisa dihandalkan.

Ke depan seluruh OPD lebih tertib lagi dalam melakukan pengelolaan. Mengingat dari waktu ke waktu, pola pemeriksaan terus meningkat. Semua aparatur harus berperan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. WTP bisa diraih karena kedisiplinan dari OPD pada pelaksanaan anggaran, program serta mengoptimalkan SDM di setiap OPD.

Karena WTP ini merupakan penilaian terbaik dari BPK atas pengelolaan keuangan APBD, maka Pemerintah Kota Blitar akan mempertahankan hal itu dengan meningkatkan disiplin dan pengawasan melekat pada setiap OPD.

Sekda berharap Opini WTP ini menjadi pemacu motivasi bagi aparatur pemerintah Kota Blitar. “Opini WTP ini menjadi pemacu motivasi bahwa aparatur Kota Blitar sebetulnya mampu untuk melaksanakan hal yang terbaik”, harapnya. Sementara dampak kepada masyarakat, Rudy menilai WTP ini diharapkan meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Blitar. “Masyarakat adalah pemilik pemerintah daerah yang utama. Kami akan terus berupaya menjalankan amanat masyarakat dengan bekerja yang baik dan akuntabel”, pungkasnya. (hms/adv/mam)

post-top-smn

Baca berita terkait