Sunday, 20 May 2018

Pemkot Blitar Manfaatkan DBHCHT untuk Berbagai Pelatihan

post-top-smn
Suasana Pelatihan potong rambut pria

Suasana Pelatihan potong rambut pria

Kota Blitar, SMN – Tekad Pemerintah Kota Blitar untuk mensejahterakan masyarakat semakin nyata dirasakan masyarakat. Melalui pelatihan potong rambut pria yang dilaksanakan selama 10 hari. Mulai 22 November sampai dengan 1 Desember 2016 yang diikuti sebanyak 50 orang peserta. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini mendapatkan antusiasme dari peserta. Sebelumnya telah ada pelatihan-pelatihan lain yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar melalui DBHCHT seperti pelatihan bordir lanjutan, pelatihan payet, pelatihan ketrampilan membuat kue dan berbagai pelatihan lainnya.

Kusno, Kabid Penempatan dan Produktivitas Kerja Dinsosnakertran Kota Blitar menyampaikan, pelatihan ini dilaksanakan guna memberi bekal ketrampilan kepada para pencari kerja atau korban PHK, sehingga mereka dapat berusaha secara mandiri atau bahkan mungkin terserap pasar kerja dengan bekal ketrampilan yang dimiliki. Pelatihan ini digelar atas kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja Andika Jalan Sumatra dan Lembaga pelatihan kerja Ayudha Jalan Semeru Blitar.

Kusno memaparkan, meski upaya pengurangan pengangguran di Kota Blitar sudah sangat baik, namun upaya penurunan angka pengangguran harus terus dilakukan dengan salah satu caranya adalah memberikan bekal ketrampilan kerja. Kenapa kita memilih pelatihan ini? Karena potong rambut tidak membutuhkan modal terlalu besar maupu tempat usaha yang luas. Selain itu potong rambut merupakan jenis usaha jasa yang memiliki peluang relatif luas seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadikan penampilan sebagai salah satu kebutuhan.

Melalui pelatihan ini kami harapkan ada tambahan pengetahuan, wawasan, dan bimbingan bagi para penyedia jasa potong rambut. Bahkan ada tambahan ilmu agar penyedia jasa potong rambut memiliki banyak referensi baik model maupun cara memotong yang benar dan menyehatkan.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar saat memberikan arahan langsung kepada pelaku usaha mengatakan bahwa IKM di Kota Blitar harus terus berkembang, mau belajar, dan berinovasi dalam berkarya. “Pelaku usaha harus mau berkembang dan jangan lekas puas dengan apa yang telah diraih. Jangan begitu-begitu saja”, jelas Wali Kota.

Ditambahkan Wali Kota, hal lain yang juga perlu dilakukan oleh para pelaku usaha adalah perlunya kekompakan dari pelaku industri kecil dan menengah yang ada di Kota Blitar.” Kita harus maju bersama. Para pelaku usaha ini harus kompak, saling membantu, dan saling bekerjasama. Saya yakin kualitas produk kita tidak kalah dengan daerah lain. Contohnya kualitas kendang Sentul telah diekspor”, pesan Wali Kota di hadapan peserta.

Orang nomor satu di Kota Blitar itu memberikan motivasi para pelaku IKM untuk memiliki keinginan kuat untuk maju. Ditegaskan kunci sukses pengusaha di antaranya adalah adanya niat dan komitmen untuk maju dan berkembang. Namun, maju dan berkembang ini tidak boleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Bahkan harus bekerjasama dengan pelaku IKM yang lain. Diyakini Wali Kota, jika ini dilaksanakan ke depan kondisi IKM di Kota Blitar akan semakin maju dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Terkait cukai, Wakil Wali Kota Blitar Blitar, Santoso, mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Santoso.

Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua.

Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Santoso menambahkan Pemerintah Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, pungkasnya. (hms/adv/mam)

post-top-smn

Baca berita terkait