Tuesday, 23 July 2019

Pemkab Trenggalek Sosialisasikan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif dan Presiden Serentak

post-top-smn

Wakil Bupati treggalek Mohammad Nur Arifin saat memberikan sambutan

Trenggalek, SMN – Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi, sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk menjaga kualitas Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang akan segera terselenggara secara serentak, Pemkab Trenggalek, melalui Bakesbangpol menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Wakil Bupati Trenggalek, “tahun 2018 dan tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana akan diselenggarakannya pemilu serentak baik itu Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Bahkan di Trenggalek masih terdapat satu agenda politik lagi yaitu Pilkades serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2019,” ungkapnya.

Ditambahkan olehnya “sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memiliki nilai yang sangat strategis dan penting mengingat sudah dekatnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak Legislatif dan Presiden tahun 2019. Karena itu, kualitas pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara Pemilu maupaun stake holder terkait lainnya,” imbuhnya.

Mengawali sosialisasi undang-undang Pemilu ini, ketua KPUD Trenggalek Suripto mengajak seluruh undangan yang hadir dalam sosialisasi ini untuk berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya dalam pemilu serentak nanti. Dituturkan oleh ketua KPUD ini, seseorang akan merugi bilamana tidak menggunakan hak politiknya, dimana harga-harga kebutuhan pokok, mulai beras, gula, minyak itu diputuskan dari keputusan politik.

Dalam sosialisasi ini, Pemkab. Trenggalek menghadirkan narasumber Rahmad Santoso, SIP, M.Si, Kasie Lembaga Pemerintahan Ditjend Polkum Kemendagri.

Menurut Rahmad Santoso, “di negeri ini banyak sekali pemilu, bahkan bila dipilah-pilah mulai pilihan RT, RW, Pilkada, Legislatif hingga Presiden bisa-bisa setiap tahun kita melaksanakan pemilu,” ungkapnya.

“Namun hanya pemilu inilah cara yang terbaik menandai pergantian periode politik yang ada,” imbuhnya.(hms/adv/ed)

post-top-smn

Baca berita terkait