Saturday, 24 August 2019

Breaking News

Pemkab Harus Black List Kontraktor Nakal

post-top-smn

= BLITAR - KalauMerasaDibohongiOlehPT Gunakarya Nusantara Terkait Pembangunan Kantor Bupati

Blitar, SMN – Tudingan miring dari berbagai lapisan masyarakat terhadap Pemkab Blitar, khusunya ditujukan terhadap Dinas PU Cipta Karya dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Blitar terkait pemutusan kontrak pembangunan gedung kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro yang dilaksanakan oleh PT.Gunakarya Nusantara rupanya sangat beralasan.

Pasalnya, pada waktu dilaksanakan hearing pada Selasa (13-1-2015) di kantor DPRD Kab Blitar antara LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Dinas PU Cipta Karya, Bagian Pembangunan, Itwilkab dan anggota dewan dari Komisi I dan Komisi III, Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumantri di hadapan wakil rakyat dan GPI mengatakan pihaknya merasa jadi korban dan dibohongi oleh LKPP danPT.Gunakarya Nusantara.

Karena PT Gunakarya Nusantara yang beralamat di Jalan Surya Laya Buah Batu Bandung Jawa Barat itu, masuk dalam daftar hitam Portal Pengadaan Nasional, lalu apa tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh Pemkab Blitar.

Menurut Ketua GPI, Joko Prasetyo, dugaan adanya permainan itu tampak mulai awal hingga pemutusan kontrak pada tanggal 24 Nopember 2014, dan berlanjut sampai dengan perhitungan volume nilai pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara KSO dengan PT. Sarana Multi Usaha oleh tim dari ITS dan BPKP, sudah ada kongkalikong.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kab Blitar dari Komisi III H. Sunarto, ST, saat dikonfirmasi setelah acara hearing mengatakan, pihaknya akan membuat rekomendasi kepada Pimpinan DPRD supaya PU Cipta Karya membuat daftar hitam dan memperkarakan PT Gunakarya Nusantara.

Menurut Sunarto, pihak PT telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam tahapan proses lelang, sehingga PT.Gunakarya Nusantara menjadi pemenang. “Sebab dalam proses pelelangan secara elektronik ada tahapan kualifikasi dokumen-dokumen yang disertakan oleh peserta. Disamping itu juga ada yang namanya fakta intregritas,” ujar politisi asal Partai Nasdem yang juga diamin oleh beberapa anggota dewan dari komisi I dan III.

Wakil Ketua DPRD Kab Blitar, H. Hery Romadhon juga mengatakan, pembangunan kantor Bupati Blitar di Kanigoro ini merupakan proyek mercusuar. Pihak ULP harus lebih jeli dan teliti dalam menetapkan pemenang.

Sementara itu Kepala Dinas PU Cipta Karya, Sumantri seusai acara hearing ketika dikonfirmasi tentang langkah-langkah apa selanjutnya yang akan diambil pasca pemutusan kontrak sepihak terhadap PT Gunakarya Nusantara KSO dengan PT Sarana Multi Usaha mengatakan, saat ini belum bisa komentar karena pihaknya dengan Inspektorat akan ke BPK di Surabaya untuk konsultasi lebih dulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kab Blitar Suyanto. Sedangkan beberapa kontraktor di Kabupaten Blitar berharap kepada Dinas PU Cipta Karya dalam hal ini PA atau PPK terhadap penyedia jasa yang melaksanakan paket pekerjaan kontruksi mau pun pengadaan barang di lingkungan Pemkab Blitar, baik itu secara tender maupun penunjukan langsung (PL), pihak SKPD harus bersikap adil.

Karena seperti yang diketahui, beberapa SKPD di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 memberlakukan putus kontrak dan black list bagi penyedia jasa yang telah melanggar dari kontrak. (mam)

post-top-smn

Baca berita terkait