Friday, 25 May 2018

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Serius Alokasikan Anggaran Pendidikan

post-top-smn

pendidikan Jakarta, SMN – Pemerintah provinsi menemui kendala dalam mengelola pendidikan jenjang SMA/SMK ketika harus menggratiskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran pendidikan diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah provinsi yang resmi mengelola pendidikan jenjang SMA/SMK antara lain Jawa Timur, sesuai  amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Pemerintah Jawa Timur belum bisa menggratiskan biaya SPP.

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati tak terkejut dengan alasan Pemerintah Jawa Timur. Ia menganggap fiskal Pemerintah Jawa Timur belum memenuhi untuk menggratiskan biaya SPP siswa SMA/SMK.

“Jadi saya tidak kaget kalau pemerintah Jawa Timur belum bisa menggratiskan dan banyak daerah masih seperti itu,” kata Reni, Kamis (5/1/2017).

Maka, politikus PPP ini berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk biaya pendidikan. Apalagi pemerintah pusat memiliki program wajib belajar 12 tahun.

“Wajib belajar 12 tahun memang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi itu sudah komitmen Presiden (Joko Widodo) dan harus dilaksanakan, artinya seluruh anak-anak harus sekolah. Punya uang atau tidak mereka harus dibiayai,” ujar Reni.

Dia meminta pemerintah pusat dan daerah serius membenahi persoalan tersebut. Sebab, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara.

Mulai 2017, pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan SMA/SMK. Namun, orang tua tetap saja harus membayar biaya SPP.

“Sebab anggaran kami belum cukup untuk menggratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Timur,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Rabu 4 Januari.

Pada Tahun Ajaran 2017-2018, setiap siswa SMA/SMK se-Jawa Timur harus membayar SPP kisaran Rp500 ribu hingga Rp3 juta per tahun. Soekarwo mengimbau orang tua tak perlu khawatir dan merasa terbebani.

Sebab, ia menyampaikan, pemerintah pusat memiliki dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membantu pembiayaan pendidikan. Pemerintah Jawa Timur hanya akan menggratiskan biaya SPP khusus pelajar dari keluarga miskin.

post-top-smn

Baca berita terkait