Monday, 17 December 2018

Pemerintah Daerah Harus Lebih Memperhatikan Perpustakaan dan Sastrawan

post-top-smn
anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih

anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih

Ngawi, SMN – Pemerintah kabupaten dan kota semestinya lebih memperhatikan perpustakaan, sastrawan dan penulis lokal. Hal ini dikatakan anggota Komisi X DPR RI, Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, S.H, M.M seusai rapat konsolidasi bersama pengurus DPC Partai Nasdem Kabupaten Ngawi, Minggu (18/6) lalu. “Banyak anggapan bahwa budaya membaca, kegemaran akan buku dan kebutuhan akan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini masih rendah, jadi mari bersama-sama mengubah hal itu,” ujar Yayuk.

Yayuk memaparkan, Komisi X tahun ini mulai menggagas penguatan bidang perpustakaan diantaranya dengan membuat rancangan undang-undang perbukuan. RUU tersebut diharapkan akan memberikan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan buku secara mudah, murah, bermutu dan merata. “Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga harus menyadari kebutuhan akan membaca yang belum tinggi di kalangan generasi muda kita harus dirangsang, misalnya dengan bentuk perpustakaan yang menarik, fasilitas yang memadai dan kegiatan yang variatif,” ungkap politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Sesuai dengan perkembangan saat ini dimana pengetahuan masyarakat banyak dikendalikan oleh informasi di dunia maya, sosial media dan internet, Yayuk menganggap hal itu sebagai tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam memajukan perpustakaan. “Menghidupkan budaya lokal, memberi perhatian lebih pada sastrawan dan penulis lokal, menurut saya juga merupakan salah satu cara,” katanya.

Sastrawan dan penulis lokal diharapkan akan lebih banyak menulis tentang lingkungan sekitar mereka, meberi karakteristik bacaan yang tidak mudah ditemukan di media lain sehingga bila diterbitkan menjadi buku akan memberikan daya tarik. Selain itu, Yayuk juga mengkritisi perlindungan serah terima hak cipta pengarang yang masih rendah di Indonesia ini. “Pemberian akses dan kemudahan bagi pengarang lokal untuk menerbitkan bukunya juga semestinya diperhatikan, saya sering menemukan tulisan bagus sulit diterbitkan jadi buku karena untuk ini dan itu mereka harus mengeluarkan biaya sendiri,” ungkapnya.

Dengan adanya undang-undang perbukuan, Yayuk Sri Rahayuningsih, akan lebih mengikat pemerintah daerah untuk memperhatikan penulis dan sastrawan serta tidak menganaktirikan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Termasuk dalam penganggarannya. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait