Saturday, 20 October 2018

Pemerintah Ajak Swasta Ikut Bangun Infrastruktur

post-top-smn
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib

SMN – Komitmen membangun infrastruktur bukan hanya menjadi komitmen pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab swasta. Membangun infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan pihak swasta.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib dalam siaran pressnya pada Forum Regional Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Wilayah Timur, Selasa (29/11).

Menurut Yusid, paradigma dalam pembangunan infrastruktur selama ini masih sangat terbatas kepada penggunaan APBN/APBD, karena menggunakan APBN/APBD prosesnya dianggap lebih mudah dan lebih cepat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Paradigma tersebut perlu dilakukan transformasi, untuk fokus kepada suatu paradigma yang paling mendasar, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus memiliki atau mengelola sendiri aset infrastruktur.

Ia menjelaskan, bahwa kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR diperkirakan senilai Rp 1.915 triliun hingga 2019. Sementara anggaran yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR sampai dengan 2019 hanya Rp 1.289 triliun sehingga ada kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR senilai Rp 626 triliun.

Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang melakukan penghematan anggaran diberbagai kementerian, untuk Kementerian PUPR melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 6,98 triliun. ”Karena itu pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam membangun infrastruktur. Swasta harus turut jadi bagian, dan paling memungkinkan adalah melalui investasi,” ujar Yusid.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi swasta diantaranya, memberikan kemudahan dalam perizinan, percepatan pengadaan lahan, penambahan jenis infrastruktur yang dapat dilakukan melalui skema KPBU sesuai Peraturan Presiden Nomor 38/2015 yang akan memperbesar peluang swasta berinvestasi infrastruktur. Selanjutnya pembentukan kelembagaan pendukung investasi seperti PT SMI dan PT PII, serta pemberian dukungan pemerintah untuk proyek KPBU, salah satunya dalam bentuk dukungan kelayakan atau viability gap funding (VGF)dan project development fund (PDF).

“Saya mengharapkan peran aktif peserta pada forum ini sehingga akan menjadi feedback dalam melakukan corrective actions dan continuous improvement bagi stakeholders dalam rangka meningkatkan partisipasi peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur,” kata Yusid. (jal/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait