Sunday, 16 December 2018

Pemberi Kerja Harus Memperhatikan Kesejahteraan Pekerjanya

post-top-smn

Kajari saat memberi paparan.

Lumajang, SMN –  Dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Cabang Jember bersama dengan Kejaksaan Negeri Lumajang merapatkan barisan, demi terjalin kerjasama,  hal itu dilakukan pada Selasa (17/07).

Dalam acara tersebut, hadir  anggota forum dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, Bapak Suharwoko, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ibu Yusrini ,  dan salah satu Badan Usaha di Kabupaten Lumajang,  Direktur Yayasan Rumah Sakit Islam Lumajang dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS.

Forum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Bapak Teuku Muazafar, SH. Beliau menjelaskan bahwa, program Jaminan Kesehatan Nasional ini harus dikawal dengan baik bersama lembaga-lembaga terkait.

“Program JKN ini demi kepentingan rakyat, jadi semua pihak harus benar-benar ikut mengawal.  Bahkan Pihak-pihak terkait juga harus ikut mendukung dan bekerjasama. Andai dengan sebuah tangan, hanya mampu membawa beban sedikit, tapi dengan dua tangan, mampu membawa beban yang lebih banyak. Sama  halnya seperti BPJS Kesehatan, jika sendiri tidak bisa bergerak tanpa  dibantu dengan pihak lain.” papar Teuku.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember Tanya Rahayu, menyampaikan kendala apa saja yang dihadapi, terkait perluasan kepesertaan, khususnya segmen Pekerja Penerima Upah.  Ada beberapa point penting yang menjadi perhatian, salah satunya masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan.

Permasalahan lainnya adalah, fungsi kepatuhan di pelayanan perizinan yang belum optimal, sehingga menyulitkan dalam pendataan.

“Pemberi kerja harusnya mendaftarkan seluruh pekerjanya demi mengutamakan kesejahteraannya, tanpa membedakan itu pegawai tetap atau kontrak,” jelas Tanya.

Pihaknya akan memberi edukasi dan sosialisasi, Kanvasing keseluruh badan usaha, baik besar maupun kecil. Pendaftaran pekerja harus menjadi perhatian. Pemberi kerja harus mengutamakan kesejahteraan pekerjanya tidak boleh membedakan antara pegawai tetap atau pegawai kontrak semua harusnya didaftarkan JKN.

Kajari Lumajang menanggapi dengan tegas terkait JKN , beliau dengan tegas akan menindak bila ada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya.

“Negara jangan sampai kalah, Badan Usaha yang memang tidak patuh kita edukasi dan kita tindak sesuai peraturan yang berlaku, tidak ada pandang bulu. Tetap kita utamakan edukasi kepada seluruh pemberi kerja, dan juga termasuk pekerjanya.” tegas Teuku. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait