Monday, 23 July 2018

PEMBEBASAN JABATAN TIGA ASN, SEKDA, BKD DAN INSPEKTORAT

post-top-smn

LUMAJANG, SMN – Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, dr Buntaran Suprianto MKes, mengatakan bahwa tidak ada keharmonisan antara Kepala Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dirinya selaku Plt Bupati pada saat itu. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi beberapa media pada Sabtu (23/6) malam via HPnya.

Wabup Buntaran juga mengatakan bahwa saat menjadi Plt Bupati, dirinya tidak bisa maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan karena tidak mendapat dukungan, khususnya dari internal Kepala OPD.

Menurut Wabup, saat menjadi Plt Bupati, perintahnya tidak pernah diindahkan, misalnya perintah untuk membuat Surat Edaran (SE) tentang netralitas ASN/PNS, sampai saat ini tidak pernah dibuat.

“Seperti surat Panwaslu terkait permintaan data mutasi ASN, juga tidak pernah dicukupi, padahal sudah ada perintah. Juga banyak Kepala OPD melaksanakan kegiatan dengan anggaran dan audien yang cukup besar, bahkan dilakukan diluar kota, tanpa pemberitahuan atau ijin kepada Plt Bupati,” jelasnya kepada awak media.

Masih menurut Wabup, banyak juga Kepala OPD yang tidak memberikan contoh yang baik kepada staf, misalnya tidak melaksanakan apel pagi, senam, upacara, waktu jam kerja yang tidak sesuai ketentuan.

“Karena hal tersebut, maka keluarlah Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepada tiga orang ASN/PNS, atas nama Drs Gawat Sudarmanto, Isnugroho SSos dan Drs Nurwakit Ali Yusron MAp,” paparnya.

Keputusan tersebut, menurut dr Buntaran, sudah sesuai dengan mekanisme pemeriksaan, sebagaimana ketentuan PP 53/2010 tentang disiplin PNS dan peraturan Kepala BKN Nomor 21/2010 tentang ketentuan pelaksanaa peraturan pemerintah No 53/2010 tentang disiplin PNS.

“Hal itu kami lakukan karena ketiga orang tersebut melakukan pemeriksaan kepada enam orang yang menjadi saksi di Panwaslu beberapa waktu yang lalu, bahkan melakukan BAP, dan itu merupakan pelanggaran berat, karena seharusnya melakukan BAP harus ada ijin Bupati,” ungkapnya lagi.

Ketiga ASN tersebut, diterangkan dr Buntaran, bahwa telah dipanggil sampai dua kali, dengan rentang waktu yang cukup, tapi masih mengabaikan.

Menurut ketentuannya, kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang itu, bahwa BAP tetap dapat dilanjutkan dengan memperhatikan fakta dan data yang ada. Dan ketiga ASN tersebut telah terbukti bertindak melampaui kewenangan nya.

“Saya merasa sudah melakukan hal yang benar, supaya pemerintahan ini tidak tambah runyam. Dan tidak ada tekanan dari manapun, jika ada yang tidak terima, silahkan di PTUN kan,” bebernya.

Dr Buntaran menyampaikan juga bahwa Surat Keputusan itu sah, artinya mengikat, dan jika tidak diindahkan pasti ada sanksinya.

“Saya tetap memantau mekanismenya dan jangan coba coba mengabaikan, karena sudah masuk ranah hukum, apalagi kalau berani menandatangani perihal keuangan, pasti akan langsung ditindak, karena sudah tidak mempunyai hak lagi,” pungkasnya. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait