Wednesday, 24 April 2019

Pembangunan RKB SMTA NURUL HUDA Wajib Diperiksa Kejaksaan Dan BPKP

post-top-smn

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan yang sedang dikerjakan di Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Nurul Huda yang berlokasi di Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Sukabumi, SMN – Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan yang sedang dikerjakan di Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Nurul Huda yang berlokasi di Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat secara implementasi tidak efisien.

Pembangunan RKB yang dilaksanakan dari kucuran dana Anggaran Pemerintah pada Pagu Anggaran (PA) Tahun 2018. Guna untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Namun proyek pembangunan tersebut tidak transparan, tidak memasang Papan Informasi Pelaksanaan (PIP), sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Disamping itu,  bahan matrial yang digunakan untuk pembangunan pembuatan RKB tersebut secara implementasi tidak berkualitas, pembangunan ini menggunakan bambu dan kayu untuk kusen dengan kayu dari jenis jenjeng (Albasia), hal ini menjadi sorotan publik dari kalangan masyarakat.

Pemerhati Pendidikan Kabupaten Sukabumi  Asep Suryana mengungkapkan,” Pemerintah baik Pusat, Provinsi ataupun Daerah, setiap tahun mengucurkan Anggaran Dana kepada Dunia Pendidikan, hal itu sudah tentu signifikan guna untuk menunjang aspek infrastruktur dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Agar untuk kedepannya bisa lebih maju. Lanjutnya, dengan adanya kucuran Anggaran Dana tersebut, ternyata menjadi Asas Manfaat untuk merauk keuntungan oleh oknum penerima manfaat,” ungkapnya.

Disamping itu, menurut Asep Suryana,” Seharusnya Panitia Pembangunan Sekolah (PPS) di dalam konteks pembangunan yang di kerjakan harus benar-benar berkualitas, karena ini dilaksanakan dengan swakelola, juga untuk Team Konsultan seharusnya bisa profesional dalam kinerja dan juga harus memberikan esistensi terhadap PPS tersebut, karena dalam  proses pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dan asal jadi.

Lanjut Asep, Kami juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, untuk mengkroschek secara analisis dilapangan serta mengaudit secara administrasi,” Tegas Asep Suryana Pemerhati Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat harus melakukan pengawasan kepada pembangunan RKB tersebut baik secara preventif ataupun represif, serta melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara perspektif pelaksanaan pembangunan ini tidak efisien dan tidak memprioritaskan kualitasnya, semestinya setiap implementasi pembangunan yang di danai oleh Pemerintah, dalam bentuk apapun harus transparan dan sesuai dengan berdasarkan aturan yang sudah tertuang dalam UU KIP. (Fad)

 

post-top-smn

Baca berita terkait