Monday, 21 May 2018

PAU Lakukan Audensi Ke DPRD Kabupaten Pamekasan

post-top-smn
Suasana audiensi Perkumpulan Aspirasi Umma (PAU) yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jumat (30/12/2016) lalu

Suasana audiensi Perkumpulan Aspirasi Umma (PAU) yang digelar di
Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jumat (30/12/2016) lalu

Pamekasan, SMN – Audensi yang dilakukan oleh sejumlah Perkumpulan Aspirasi Umma (PAU) yang di gelar di kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, seputar hari jumat (30/12/216) sekitar pukul 08.00 wib.

Audensi yang dilakukan oleh PAU tersebut terkait Perda dan Perbub yang mengatur tentang izin usaha rumah kost dan hiburan karaoke di Pameksan. Gelar audensi tersebut di tujukan ke Komisi I DPRD Pamekasan sebagai  protes dan laporan untuk secepatnya di tindak. Audesi yang diterima oleh Komisi I di hadiri oleh  pihak dari KPPT dan Satpol PP Pamekasan.

Dilansir dari SMN, ketua PAU Tajuddin mengatakan kepada awak media, audensi tersebut tentang maraknya pelanggaran peraturan perda dan perbub yang dilakuka.n pemilik usaha karaoke dan rumah kost yang ada di Pamekasan.

Sementara audensi yang dilakukan itu sebagai langkah protes terhadap Pendelegasian untuk segera di sangsi bagi mereka pemilik usaha besar yang telah melanggar aturan. Sayangnya laporan kami tidak diperhatikan dari pihak yang bersangkutan. Sungguh amat di sayangkan jika pasca sidak yang dilakukan Satpol PP tidak menuai hasil bila ada salah satu pemilik usaha dan rumah kost sudah melanggar aturan mengap tidak secepatnya di tutup dan sampai saat inipun yang terkesan jelas telah mencireng citra Pamekasan yang di kenal Kota Gerbang Salam, terang Tahjuddin.

Ditambahkan aturan yang sudah jelas tertera ” Bila ada yang melanggar Perda dan Perbub maka  usaha mereka akan di tutup”. Namun dalam tertera kalimat yang sudah jelas ada di aturan itu tidak dilaksanakan yang sehingga mereka menjadi merajalela .Hal hasil  laporan ke KPPT hanya buka usaha 4 kamar karaoke namun setelah ditelusuri ke lapangan terdapat 2 kelipatannya sehingga ada pemanfaatan tidaj membayar pada pemerintag,katanya.

Argina salah satu dari pihak KPPT menjelaskan pihaknya masih mau menelusuri akan laporan kebenarannya dan akn turun meninjau bersama tim, pungkasnya.

Bahrur Rosi selaku Seketaris PAU mengatakan pada SMN , setelah di sodorkan barang bukti ke pihak KPPT dan Satpol PP bahwasanya  idugaan ini adanya Sebuah permainan dalam penggunaan dana usaha tersebut, terangnya. Rosi sapaan akrabnya  Seketaris PAU, ia berkata tega kapada pihak KPPT mengapa data yang ia miliki tidak sesuai dengan data di KPPT, tandasnya.(hen)

post-top-smn

Baca berita terkait