Wednesday, 17 October 2018

Partisipatoris Jadi Kunci Sukses SAKIP di Jatim

post-top-smn
Pakde Karwo Serahkan Penghargaan AKIP Kepada Kepala Dinas Sosial Prov Jatim Yang Mendapatkan Kategori A atau memuaskan

Pakde Karwo Serahkan Penghargaan AKIP Kepada Kepala Dinas Sosial Prov Jatim Yang Mendapatkan Kategori A atau memuaskan

Surabaya, SMN – Partisipatoris atau mengajak seluruh stakeholder bersama masyarakat dalam merumuskan kebijakan merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jatim.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan arahan pada acara penyerahan AKIP, Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov Jatim dan Kab/Kota se Jatim Tahun 2016 sekaligus penyerahan Mobil Perlindungan perempuan dan anak di Gedung Negara Grahadi, Selasa (6/12).

Ia mengatakan, bahwa SAKIP merupakan sistem dalam menilai instansi pemerintah. Terdapat indikator dalam penilaian untuk memperoleh SAKIP tersebut. Salah satu indikator yang dinilai adalah inovasi kegiatan di masing-masing instansi pemerintah mulai dari perencanaan, kegiatan, program, sasaran hingga tujuan. Kemudian, dari perencanaan yang tersusun, akan dicek melalui proses dari atas kebawah. Akan tetapi, di Jatim telah memiliki konsep menggunakan sistem partisipatoris.

“Jadi kalau kebijakan yang dilakukan secara botton up atau dari atas ke bawah hasil yang dicapai kurang sempurna. Akan tetapi, ketika perumusan kebijakan juga dilakukan secara vertikal atau menyamping dengan mengajak stakeholder dalam perumusannya, akan menghasilkan kebijakan yang positif,” ungkapnya.

Partisipatoris yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, kata Pakde Karwo telah dilakukan hingga desa, kecamatan, kabupaten/kota. Pelayanan publik harus bisa dilakukan secara tepat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang baik bisa dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran serta partisipasi dari masyarakat yang dilayani atau diistilahkan dengan calon korban diajak bicara.

Munurutnya, Pelayanan Publik yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi SAKIP dari Menpan RB harus menyertakan Stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan di setiap instansi pemerintahan daerah. Maka, jika SAKIP telah dilakukan dengan baik yang menjadi pemenang adalah masyarakat atau yang dikenal dengan Citizen Charter. Citizen Charter adalah kesepakatan antara yang dilayani dan melayani. Citizen Charter menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim.

Ia mencontohkan, jika Puskesmas yang ada di daerah melayani pasien di pagi hari sedangkan pada pagi harinya ia bertani dan mengganggu jam bertani, maka pelayanan tersebut dapat diubah menjadi sore atau malam hari.

“Di Jatim kami sudah melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pelayanan publik bisa diubah diluar jam kerja sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik, melalui kesepakatan antara yang dilayani dan yang melayani,” contohnya.

Melalui SAKIP ini pula, SKPD harus dapat menjabarkan RPJMD setiap kepala daerah sesuai dengan visi dan misi serta janji kampanye kepala daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya.

Ditemui seusai acara bersama dengan media terkait penyerahan mobil perlindungan perempuan dan anak, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa kendaraan tersebut bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak yang mendapat perlakuan tidak adil di daerah.

Secara konsep, mobil tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap perempuan seperti beban pada saat melahirkan, terutama yang terjadi di daerah pelosok maupun terpencil. Tak hanya, itu melalui mobil tersebut dapat dipanggil bedasarkan laporan yang diterima seperti halnya tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak.

“Ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan Multiple Chanel atau memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak. Bukan hanya mereka lapor kemudian mengadu, akan tetapi mereka setelah melapor kemudian dijemput untuk di tindak lanjuti,” jelasnya.

Kepala Biro Organisasi Setiajit melaporkan, bedasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2016 akan diberikan piagam penghargaan kepada 71 SKPD Prov Jatim. Selain itu, diserahkan pula piagam penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Prov. Jatim Tahun 2016 kepada 12 kategori terbaik SKPD kab/kota dan provinsi serta 9 SKPD Kab/Kota dan Prov Jatim.

Ia menyebut, bahwa dahulu terdapat 21 SKPD yang mendapatkan predikat A atau memuaskan, namun saat ini jumlah tersebut bertambah menjadi 42 SKPD dengan predikat A. Sedangkan predikat BB terdapat 15 SKPD dan predikat B. terdapat 14 SKPD.

Gubernur Soekarwo juga menyerahkan mobil perlindungan (Molin) perempuan dan anak kepada 17 Bupati/Walikota se Jawa Timur. 17 Molin tersebut merupakan bantuan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemprov Jatim dan Pemkab/kota di Jatim.

post-top-smn

Baca berita terkait