Tuesday, 23 July 2019

Paripurna  DPRD Kota  Probolinggo   Mendengarkan  Pidato  Presiden 

post-top-smn

Walikota HJ.Rukmini.Sh.Msi , Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghafuur .Sh,dan
didampingi para wakil ketua saat siding Pari purna Mendengarkan Pidato Presiden .

Probolinggo, SMN –  Bertempat  di  Ruang  Sidang  Utama  hari ini  (16/8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI, Joko Widodo.

Hadir dalam agenda tersebut  Wali Kota Probolinggo HJ.Rukmini.Sh.Msi, FKPD,OPD,Camat, Lurah, Ormas, Tokoh  Masyarakat  serta  undangan  lainya.

Keua DPRD Agus Rudiyanto Ghafur.SH  dalam pembukaan  sidang  mengatakan, besok tanggal 17 Agustus 2018, seluruh rakyat Indonesia akan memperingati HUT ke – 73 RI, yang merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia setelah lebih dari 350 tahun terbelenggu penjajahan asing. Maka setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai momentum penting yang melahirkan kembali semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan yang telah direbut dengan jiwa raga oleh para pejuang bangsa.

Lebih  lanjut  Ketua  DPRD mengatakan Oleh karena itu, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI bersama penyelenggara pemerintah di daerah menjadi sangat penting. “Hal ini dalam upaya menjembatani, mentransfer informasi – informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah untuk disampaikan kepada konstituen pada saat penjaringan aspirasi masyarakat,”

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan selama 73 tahun ini, bangsa Indonesia terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa. Kita patut bersyukur telah mampu memanfaatkan kebhinekaan kita dengan ciri khas budayanya masing – masing dan dengan kearifan lokalnya masing-masing untuk menjadi sumber energi kemajuan bangsa, menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anak bangsa.

Selain itu, Presiden juga mengatakanPemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi 7 persen. Pajak penghasilan (Pph) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen “Agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha – pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,”tambahnya.

Joko Widodo juga menekankan untuk memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. “Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah, kita tidak boleh terkena “middle income trap” tapi kita harus berhasil menjadi negara Indonesia yang maju. (edy)

post-top-smn

Baca berita terkait