Saturday, 15 December 2018

Paripurna APBD 2019, Belanja Langsung Masih 63 Persen

post-top-smn

Rapat paripurna DPRD membahas APBD 2019, Rabu (21/11) di Gedung kesenian Ngawi.

Ngawi, suaramedianasional.co.id – Pos belanja langsung menjdi salah satu yang masih banyak menuai sorotan dari fraksi-fraksi di DPRD, saat rapat paripurna membahas RAPBD 2019, di Gedung Kesenian, Rabu (21/11). Ini lantaran masih lebih tingginya alokasi belanja langsung yang ujung-ujungnya lebih banyak lari pada aparatur pemerintah, yakni mencapai 63 persen.

Kabupaten Ngawi pada APBD 2019 diasumsikan akan memiliki kekuatan sekitar Rp 2,184 namun lebih dari Rp 960 miliar terkuras untuk membayar gaji pegawai. Di sisi lain, peningkatan pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) di Ngawi, tak pernah beranjak dari angka dua ratusan miliar. “Kami minta ada penjelasan dari saudara bupati,” ujar Supeno, juru bicara Fraksi Gerindra Nasional.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko beserta tiga jajaran waket DPRD serta dari Pemkab diwakili Wabup Ony Anwar. Ony Anwar usai rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan umum fraksi-fraksi, menyatakan, perlu ada penanganan untuk belajaj pegawai. “Konsentrasi kita memang masih pada efektifitas pegawai dan belum pada efisiensi,” dalihnya.

Ony juga menyatakan angka gaji pegawai negeri itu juga sekaligus dana yang hrus disiapkan untuk mengantisipasi rekrutmen PNS baru yang dilakukan tahun 2018 ini. Sementara mengenai PAD, Ony mengaku Pemkab akan berusaha lebih giat dalam menggali pos-pos pendapatan, termasuk mengoptimalkan perusda yang ada di Ngawi. Selain itu juga sudah banyak saran untuk melakukan penghematan pada pos belanja mamin dan perjalanan dinas.

Sedangkan ketua DPRD, Dwi Rianto Jatmiko, menyatakan gaji pegawai di Ngawi sudah menunjukan trend menurun selama tiga tahun terakhir. Saat ini  angka Rp 960 miliar lebih itu hanya sekitar 47 persen dari kekuatan APBD 2019. Sedangkan belanja langsung sebesar 63 persen bukanlah sekadar kari ke gaji pegawai.  “Salah satu yang harus kita pertahankan adalah angka gaji pegawai harus kurang dari 50 persen, ini juga menjadi lampu hijau mengapa Ngawi boleh menerima PNS baru pada tahun ini,” kata Antok, sapaan akrabnya. (ari)  

post-top-smn

Baca berita terkait