Wednesday, 24 April 2019

Pakde Karwo: Berdayakan UMKM, Pemprov Jatim Optimalkan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran

post-top-smn

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Seminar Nasional
Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Ballroom Hotel
Sheraton Surabaya, Kamis (7/2) siang.

Surabaya, Suaramedianasional.co.id – Dalam memberdayakan UMKM, Pemprov Jatim melakukan pengoptimalan
dalam tiga aspek. Antara lain produksi, pembiayaan, dan pemasaran. UMKM
merupakan backbone perekonomian sekaligus sumber daya ekonomi utama Jatim.
Berdasarkan survei jumlah UMKM tahun 2008, Sensus UMKM Jatim mencapai 4,2
juta, tahun 2012 sebanyak 6.825.891, terus meningkat hingga pada sensus ekonomi
tahun 2016 mencapai 12.175.825 UMKM.
“Jatim memahami UMKM memiliki proses produksi, proses pembiayaan dan
proses pemasaran. Sehingga dalam pengembangannya perlu optimalisasi pada tiga
aspek itu,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Seminar Nasional
Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Ballroom Hotel
Sheraton Surabaya, Kamis (7/2) siang.
Ia menjelaskan, aspek peningkatan produksi dapat dilakukan dengan fokus
pengembangan sumber daya manusia atau biasa disebut sebagai dual track
strategy, standardisasi produk, peningkatan nilai tambah produk dengan
pemanfaatan teknologi dan korporasi, serta ketersediaan infrastruktur.
“Pada proses produksi ada pendidikan khusus tentang tenaga kerja yang
dinamakan dual track strategy. Kita meniru Jerman mengembangkan Vocational
Education and Training,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Pengembangan sumber daya manusia, lanjutnya, dilakukan melalui
moratorium pendirian SMA, mengubah rasio SMA : SMK dari 70 persen : 30 persen
menjadi 30 persen : 70 persen. Selain itu dual track strategy dilakukan dengan
memberikan ekstrakurikuler vokasi pada SMA dan MA dengan memilih 7 jenis
keterampilan, membentuk SMK Mini dan BLM berstandar internasional. Selain itu,
juga membentuk SMK BLUD kemandirian pengelolaan keuangan, link and match
dunia usaha dan dunia industri.
“Di proses inilah kemudian tenaga kerja kita dinaikkan dari segi kualitasnya.
Untuk meningkatkan produktivitas harus memasukkan vocational education and
training. Dua hal itu yang menjadi fokus kita,” tegasnya.
Menurutnya, outputnya dari pengembangan SDM ini bisa menghasilkan
pekerja produktivitas tinggi dan wirausaha inovatif.
Untuk aspek pembiayaan, lanjutnya, Pemprov Jatim melakukan fiscal
engineering dan creative engineering. Fungsi pembiayaannya harus stimulus untuk
UMKM.

Fiscal engineering melalui pembentukan BUMD baru utamanya bidang
farmasi, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan dan non
kesehatan. Termasuk penyertaan modal kredit dana bergulir penunjang ekspor dan
hulu hilir agro maritim, serta loan agreement dengan Bank Jatim.
Sedangkan creative engineering dilakukan melalui pinjaman bank dan non
bank seperti RSUD Pemprov ke Bank Jatim, corporate bond, dan public private
partnership (PPP) SPAM Umbulan.
Untuk aspek pemasaran, Pemprov Jatim melakukan penguatan pasar melalui
kantor perwakilan dagang (KPD) yang ada pada 26 provinsi di Indonesia, KPD di
luar negeri, dan market place. Untuk market place Pemprov Jatim melakukan
bridging dengan BukaLapak.
“Menjembatani IKM dengan marketplace itu terdapat 1.294 IKM menjadi pilot
project dengan sasaran sebanyak 270.000 IKM. Sebagai salah satu caranya dengan
melakukan kolaborasi pelatihan bagi calon pelapak. Sedangkan penguatan UMK
Ritel dilakukan dengan Buka Warung Bapok sebanyak 9.000,” pungkasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan misi dagang bekerjasama dengan
Kadin dan cooperative trading house, monitoring arus keluar masuk produk, dan
galeri batik dan cinderamata Jatim.
Menanggapi digitalisasi, Pakde Karwo mengatakan, efek dari digital harus
dipikirkan yakni efisiensi tentang tenaga kerja. Artinya usaha yang padat karya
menjadi kalah.
Karena itu, ia mengusulkan agar perusahaan yang menggunakan tenaga
robot untuk dikenakan pajak kena pph. Pajak tersebut digunakan untuk membantu
yang kalah dalam efisiensi. “Yang kalah dari proses efisiensi harus dibantu melalui
insentif untuk mereka,” tuturnya.
Sedangkan nilai positifnya banyak dari UMKM yang menggunakan teknologi
digital. Pelaku UMKM langsung bisa memasukkan usahanya ke dalam teknologi
digital, kemudian kerjasama di kelompoknya. “Jadi mereka tidak perlu menunggu
pengepul, pengepul baru ke perusahaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur BRI Moh. Irfan mengatakan, BRI telah memfasilitasi
UMKM. Kredit BRI yang sudah disalurkan pada pengusaha UMKM jumlah sudah
lebih Rp. 600 triliun. Artinya sebanyak 76 persen kreditnya BRI disalurkan pada
pengusaha UMKM. “Itu menjadi kekuatan bagi BRI terus bisa tumbuh positif dalam
menjalankan usahanya,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, di Jatim, BRI memiliki sebanyak 1.000 kantor
dan 100 ribu outlet. (*)

post-top-smn

Baca berita terkait