Friday, 20 July 2018

PAD Turun, Belanja Pembangunan Hanya 37 Persen RAPBD 2018 Direncanakan Defisit

post-top-smn

Penandatangangan pengesahan Perda APBD 2018

NGAWI, SMN – Performa APBD Kabupaten Ngawi tahun 208 diprediksi lebih rendah daripada capaian nasional dalam hal belanja pembangunan. Ini sesuai dengan catatan Badan Anggaran DPRD Ngawi terhadap pembacaan nota keuangan RAPBD 2018 yang dibacakan Bupati Ngawi saat rapat paripurna 20-21 Nopember 2017 lalu. “Proporsi belanja publik atau kue untuk belanja pembangunan di Ngawi sendiri hanya sekitar 37 persen dan hal ini merupakan catatan buruk,” ujar Sardjono, juru bicara Badan Anggaran DPRD Ngawi.

Belanja tidak langsung masih mendominasi peruntukan APBD 208 dan menurut Banggar DPRD, hal ini kurang berpihak pada public oriented target.  Belanja aparatur masih menguras keuangan Ngawi yakni sebesar 74 persen lebih dari pos belanja tidak langsung sekitar Rp 1,37 triliun. Pos belanja langsung pun menjadi sorotan tajam tim banggar DPRD Ngawi karena untuk honor pegawai menguras Rp 26, 404 miliar lebih. “Ini masih relatif tinggi dan perlu dirasionalisasi,” ungkap Sardjono.

Tahun depan, Ngawi direncanakan mengalami defisit anggaran sekitarRp 77,983 miliar lebih dan direncanakan dapat tertutup dari pembiyaan Silpa yang jumlahnya sekitar Rp 88 miliar lebih  dengan penyertaan modal sebesar Rp 11 miliar. “Ada ketidakmampuan membelanjakan Silpa yang sampai akhir tahun 2017 tercatat Rp 265 miliar. Dan hal ini menjadikan performa APBD Ngawi tidak akan bagus,” ungkap Sardjono.

Pendapatan Asli Daerah di Ngawi juga diprediksi menurun sekitar 2,2 persen. Bila sebelumnya di tahun 2017 jumlah PAD Rp 252 miliar lebih maka di tahun 2018 hanya dianggarkan Rp247 miliar lebih.  Belanja tidak langsung menguras 63 persen atau sekitar Rp 1,3 triliun sementara belanja pembangunan (belanja langsung) haya Rp 752 miliar lebih.

Menurunnya perolehan sumber dana APBD 2018 dan porsi anggaran belanja publik yang  timpang bahkan di dalamnya terus memuat honor pegawai yang besar, jelas memantik sorotan tajam dari enam fraksi di DPRD. Fraksi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Frasi Partai Golkar, Fraksi PDIP, mempertanyakan banyaknya hal yang menyebabkan belanja aparatur meningkat drastis. Fraksi ini juga meminta penjelasan pada Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, tentang komitmen Pemkab untuk  meningkatkan belanja publik. Sedangkan Dari Fraksi Nurani Demokrat menyoroti kinerja PD Sumber Bhakti terutama dalam target menambah PAD bagi Ngawi. Pertanyaan yang dilontarkan Fraksi Gerindra nasional menyoroti tentang pembangunan alun-alun dan pos yang dianggarkan untuk keperluan ini.

Menanggapi berbagai pertanyaan fraksi yang disampaikan dalam pandangan umum mereka ini, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono atau acap disapa Kanang, menjelaskan bahwa ada beberapa pos PAD yang tak lagi menyumbang pemasukan bagi Pemkab. Diantaranya dengan dicabutnya izin HO. Sementara untuk penambahan anggaran pengeluaran non belanja publik, juga disebabkan banyak faktor. Salah satunya juga menyangkut penyesuaian PP18/2017 dimana ada penyesuaian susunan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Ditambahkannya tunjangan transport, naiknya tunjangan komunikasi intensif dan beberapa perubahan di pos keuangan DPRD teranggarkan selama 12 bulan di tahun 2018. “Padahal di tahun 2017 kan tidak dianggarkan setahun,” ungkap Kanang.

Namun demikian, Kanang berjanji bahwa Pemkab akan terus menggali sumber PAD dan mengatur rasionalisasi pembelanjaan uang negara yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Mendengar penjelasan bupati, seluruh fraksi di DPRD Ngawi sepakat menerima Ranperda RAPBD 2018 untuk disahkan menjadi Perda APBD 2018, yang ditandatangani bersama antara bupati Ngawi dan pimpinan DPRD Ngawi. (ari)
post-top-smn

Baca berita terkait