Saturday, 20 October 2018

Organda Tanjung Perak Akan Bahas Model Tarif Baru

post-top-smn
Ketua Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu

Ketua Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu

Surabaya, SMN – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak Surabaya, berencana membahas model peraturan tarif baru yang didasarkan pada angka kehadiran tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Munculnya wacana ini adanya aksi mogok kerja yang dilakukan para tenaga kerja sebelumnya sehingga telah merugikan sejumlah pengusaha angkutan.

Ketua Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu, di Surabaya, Senin (31/10) mengatakan, pembahasan akan dilakukan pada musyawarah nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) se-Indonesia di Surabaya. Pada munas nanti para anggota asosiasi juga akan mempertimbangkan apakah bersedia menerapkan peraturan tarif sebelumnya yang didasarkan pada regu atau kelompok TKBM. “Idealnya memang tarif berdasarkan jumlah tenaga kerja yang hadir. Tapi kami ingin agar suasana kondusif, dan jangan ada ribut-ribut lagi,” ujarnya.

Kody menjelaskan, sejumlah pengusaha angkutan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya turut terdampak dengan aksi mogok kerja yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSMPI) selama dua hari. “Dua hari buruh bongkar muat mogok, kami rugi sekitar Rp 6 miliar,” katanya.

Dia menuturkan, dalam sehari terdapat sekitar 50 kapal yang melayani bongkar muat di empat terminal Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan akibat mogok itu terdapat 3.000 unit angkutan pelabuhan tidak beroperasi selama 8 jam. “Kerugian  belum termasuk yang dialami pihak lain seperti perusahaan yang bersangkutan dan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL),” terangnya.

Kody yang juga Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur itu mengatakan, mogok kerja para TKBM terhadap kesepakatan tarif baru memberikan efek domino kepada perusahaan bongkar muat lainnya.

Sebelumnya, koordinator aksi mogok kerja dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), Abdus Salam mengatakan, aksi mogok dilakukan karena adanya penolakan aturan tarif baru sebab merugikan pekerja, karena selama ini pekerja bongkar muat menunaikan tugasnya secara beregu.

“Tarif regu juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016. Dan aturan yang baru itu kami anggap sepihak, dan sistem kerja beregu kami nilai adil karena mengedepankan produktivitas,” katanya. (ris/kom_jtm)

post-top-smn

Baca berita terkait